SONORA.ID - Menteri Pertanian DR. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH mengatakan jika suatu negara laju penduduk tidak terkendali dengan baik dan makanan untuk penduduk tidak disiapkan dengan tepat, maka persoalan besar akan terjadi pada negara itu.
Menurut Syahrul sinergitas antara Kementerian Pertanian dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus ditingkatkan dan diperluas untuk memajukan ketahanan pangan untuk masa depan Yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Menteri Pertanian, dalam Webinar series 5 “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Pembangunan Berwawasan Kependudukan” dengan tema Ketahanan dan Swasembada Pangan 2045 dalam Hubungan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia, Senin (9/11/2020).“
" Sumber daya Indonesia luar biasa, bisa ditanami apa saja. Apalagi didukung dengan jumlah penduduk sebanyak 237 juta jiwa dan ini merupakan potensi yang besar,” ujar mantan Gubernur Sulsel itu.
Konsepsi-konsepsi itu yang harus diwujudkan bersama. Utamanya terkait tentang stunting pada anak. Selain itu Kementrian Pertanian juga telah mengembangkan tiga pendekatan dalam upaya mengembangkan sektor pertanian yaitu Maju, Mandiri dan Modern.
"Langkah itu harus jalan dan program tidak boleh berhenti," tambah Syahrul.
Sementara itu dalam paparannya Kepala BKKBN DR. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan saatnya BKKBN harus berpikir tentang produk pertanian dan gizi.
“BKKBN berjuang untuk keluarga menjadi mandiri, berkualitas dan bahagia. Namun dengan adanya pandemi Covid 19, pada Maret terjadi kenaikan keluarga miskin,” ujar Hasto.
Berangkat dari fakta itu, Hasto mengatakan kontribusi konsumsi makanan menjadi sangat penting karena mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Keluarga berkualitas dan mandiri, lanjutnya, sangat berpengaruh terhadap penurunan keluarga miskin.
“Setidaknya 73 persen sumber makanan akan mempengaruhi kemiskinan,” tutur Hasto.
Hasto menambahkan pembinaan kehidupan keluarga harus juga dilakukan di daerah rawan pangan. Mengingat ketahanan pangan tiap wilayah berbeda-beda. Intervensi ini di antaranya terkait dengan penurunan kasus stunting dan juga mengendalikan Total Fertility Rate (TFR).
Hadirnya era bonus demografi di Indonesia di mana setiap 100 penduduk menanggung 46 penduduk yang tidak produktif di 2024 harus disikapi dengan tepat.
“Dengan peluang ini kesempatan Indonesia punya SDM unggul tidak lama lagi. Window of opportunity tidak lama lagi dan kita segera masuk ke aging population pada 2035,” tegas mantan Bupati Kulon Progo tersebut.
BKKBN merasa berkepentingan untuk ikut mewujudkan SDM tidak hanya kuantitas tapi juga kualitasnya. Oleh karena itu harus didukung gizi, nutrisi dan hasil pertanian yang baik.