Banjarmasin, Sonora.ID - Mengangkat tema 'Menyerasikan Pembangunan Kawasan Perkotaan dan Provinsi dengan Nasional', debat publik pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin pun diselenggarakan, Selasa (10/11) malam.
Masih di tempat yang sama dengan debat publik tahap pertama 30 Oktober lalu, yakni di studio 2 TVRI Kalimantan Selatan dan disiarkan secara langsung.
Dibagi dalam empat sesi, debat publik kedua kali ini dipandu oleh moderator dari akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat, Dr. A. Yunani.
Baca Juga: Debat Perdana Pilgub Kalsel, Petahana ‘Diserang’ Isu Lingkungan
Pada segmen keempat, perbincangan antar paslon pun mulai memanas, karena saling memberikan pertanyaan.
Dimulai dari pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Khairul Saleh-Habib Muhammad Ali Al Habsyi yang melempar pertanyaan terkait koordinasi lintas sektoral dalam pembangunan kepada paslon nomor urut 2, Ibnu Sina-Arifin Noor.
Ibnu pun mengakui, bahwa koordinasi memang memerlukan upaya yang luar biasa.
Baca Juga: Ibnu-Arifin Bawa Visi Misi yang Sudah Terbukti untuk Banjarmasin
Misalnya, ada keluhan dari warga terkait pengerjaan PDAM, Telkom ataupun PLN, maka di sinilah peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait pembenahan utilitas.
"Setiap perencanaan juga harus disesuaikan dengan pendanaan," ungkap Ibnu.
"Koordinasi bukan barang yang mudah tapi sangat sulit," timpal Arifin Noor.
Maka dari itu menurutnya, masing-masing instansi harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya.
Baca Juga: Debat Publik Pilkada Makassar 2020, Pakar Sebut Paslon ini Dominan
"Misalnya PDAM melakukan galian jika ada kerusakan maka harus diperbaiki," tambah Arifin.
Ia menambahkan, selama dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, sudah ada inovasi yang dikeluarkan. Yaitu Batarang, Batajir dan Bebas Banjir.
Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dilontarkan oleh paslon nomor 4, Ananda-Mushaffa Zakir kepada pasalon nomor urut 3, Khairul Saleh-Habib Ali terkait program Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang digagas.
Khairul pun menyatakan, bahwa program itu meniru ATM yang ada.
Baca Juga: KPU Riau: Mayoritas Debat Dilakukan di Ibukota Provinsi Riau
"Jika ATM keluar uang. Kalau ADM keluar kartu kependudukan," pungkasnya.
Untuk merealisasikannya, Ia mengklaim telah merancang semuanya agar ADM bisa mengeluarkan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan KTP.
Pertanyaan pun dilanjutkan dari paslon nomor urut 1, Abdul Haris Makkie-Ilham Noor kepada paslon nomor urut 4, Ananda - Mushaffa Zakir, terkait konsep konkrit membenahi sungai.
Ananda pun menerangkan keinginannya, untuk mengembalikan kondisi sungai seperti dulu kala.
Langkah konkretnya dengan membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga sungai dan memanfaatkan teknologi.
Baca Juga: Debat Publik Perdana, Isu Disabilitas Hingga Guru Honorer Jadi Sorotan
"Kalau abah (ayah) bilang dulu air sungai bisa diminum dan berenang airnya jernih," ungkap Ananda.
Terakhir, paslon nomor urut 2, Ibnu Sina - Arifin Noor bertanya kepada paslon nomor urut 1, Haris - Ilham terkait cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Haris pun menjawab, selain dari pajak dan retribusi daerah, pihaknya akan mengembangkan kolaborasi antara swasta dengan pemerintag untuk meningkatkan PAD kota Banjarmasin.
"UKM bisa dikembangkan, kemudian pajaknya bisa kita tarik," ucapnya.
Bahkan jangan adalagi kebijakan yang timpang atau membebankan masyarakat.
"Contohnya kebijakan 10 kubik oleh PDAM. Sykurnya sudah tidak lagi," timpal Ilham.
Baca Juga: Jelang Debat Calon Wali Kota Banjarmasin, Ini Kata Sang Petahana