Sonora.ID - Pimpinan Organisasi Front Pembela Islam atau FPI yang baru saja tiba di Indonesia, langsung menggelar pesta pernikahan putrinya.

Rizieq Shihab menggelar acara penikahan putrinya pada Sabtu 14/11/2020, malam hari. Pesta pernikahan tersebut pun mengejutkan khalayak umum. pasalnya dihadiri sebanyak 10.000 undangan.

Selain itu tamun undangan yang menghadiri acara tersebut merasa kesulitan dalam menjaga jarak dan terlihat berhimpitan antara satu sama lain.

Menanggai hal ini banyak masyarakat Indonesia yang melayangkan teguran kepada Habib Rizieq Shihab dan menilai pemerintah telah Inkonsistensi dalam penerapan pencegahan penyebaran covid-19.

Baca Juga: Langgar Aturan PSBB, Rizieq Shihab Dikenakan Denda Rp 50 Juta, Keluarga: Intinya Sudah Dibayar

Salah satu yang turut melayangkan kritikan dan teguran karena banyaknya orang yang berkerumun di acara Habib Rizieq Shihab adalah Gia Pratama.

"Enak ya jadi Habib, pasti banyak yang juga ingin spt beliau, pulang dari luar negeri disambut puluhan ribu orang, tdk perlu karantina 14 hari, lgs disambut gubernur, lalu bikin acara lagi puluhan ribu org, di kasih puluhan ribu masker gratis, ga ada yg berani marah. happy semua,"tutur Gia Pratama seperti dikutip Sonora.ID melalui akun twitternya.

Enak ya jadi Habib, pasti banyak yang juga ingin spt beliau, pulang dari luar negeri disambut puluhan ribu orang, tdk perlu karantina 14 hari, lgs disambut gubernur, lalu bikin acara lagi puluhan ribu org, di kasih puluhan ribu masker gratis, ga ada yg berani marah. happy semua.

— Gia Pratama (@GiaPratamaMD) November 15, 2020

Selain itu hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Maman Imanulhaq menurutnya negara telah dengan sengaja mengabaikan prinsip hukum salus populi suprema lex esto.

Padahal prinsip hukum salus populi suprema lex esto berarti mementingkan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Menurut maman perinsip initelah digunakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 kepada masyarakat awam salah satu contohnya, seperti melakukan pembatasan sosial, razia masker, pembelajaran daring, pengaturan bekerja di rumah, penutupan mal dan pasar, serta aturan lain yang mengubah pola kehidupan yang berdampak luas.

Namun, Maman menilai sikap berbeda di tunjukan oleh pemerintah saat Pemimpin Oraganisasi FPI kembali ke Indonesia.

Baca Juga: Langgar Aturan PSBB, Rizieq Shihab Dikenakan Denda Rp 50 Juta, Keluarga: Intinya Sudah Dibayar

Maman mengatakan bahwa pemerintah terkesan menunjukkan sikap paradoks saat melakukan pembiaran atas kerumunan massa yang mengiringi rangkaian kedatangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi maupun kala perayaan pernikahan putrinya.

“Inkonsistensi pemerintah dalam penanganan Covid-19 merupakan preseden buruk dan berdampak serius pada merebaknya klaster baru Covid-19," kata Maman seperti dikutip dari Kompas.com.

Maman mengatakan, protokol kesehatan yang digaungkan para pejabat negara dan aparat keamanan sama sekali tidak berlaku bagi kerumunan orang dalam rangkaian acara Rizieq Shihab tersebut.

Menurut Maman, sikap inkonsisten pemerintah tersebut telah melukai para dokter dan perawat, peserta didik yang kehilangan semangat belajar karena daring, para korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta para ustaz yang menahan diri untuk tidak menggelar kegiatan keagamaan.

Maman melanjutkan, para pihak berwenang sejauh ini hanya menyampaikan imbauan agar kerumunan harus menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, seolah difasilitasi dengan pembagian masker oleh BNPB.

Baca Juga: dr Tirta Kritik Acara Pernikahan Putri Habib Rizieq Yang Undang 10.000 Tamu di Masa Pandemi Covid-19

“Imbauan itu domainnya ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Negara itu harus mengambil tindakan tegas. Melarang atau membubarkan kerumunan," ujar Maman.

Lebih lanjut, Maman mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo, kementerian, dan lembaga tinggi negara yang berisi pentingnya penanganan Covid-19 yang berasaskan prinsip keselamatan, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

“Kita meminta pemerintahan Jokowi yang kita dukung mewariskan tata kelola pemerintahan yang tegas, berwibawa, dan adil. Jokowi jangan terjebak politik akomodatif pragmatis yang merugikan rakyat banyak dan mencederai demokrasi Pancasila yang berasas semangat gotong royong," pungkasnya.

Baca Juga: Langgar Aturan PSBB, Rizieq Shihab Dikenakan Denda Rp 50 Juta, Keluarga: Intinya Sudah Dibayar

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kerumunan di Acara Rizieq Shihab, Pemerintah Dinilai Inkonsisten Tangani Covid-19"