Sonora.ID - Organisasi Masyarakat yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF-U) dan Persatuan Alumni (PA) 212 meminta pemerintah dapat menindak tegas segala pihak yang menimbulkan kerumunan dalam aktivitas Pilkada 2020.

Jika hal tersebut dilakukan, maka ketiga organisasi tersebut tidak akan menggelar reuni 212 di Monas yang juga menimbulkan kerumunan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum GNPFU Yusuf Martak, dan Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif dalam siaran pers, Selasa (17/11/2020).

Baca Juga: Sanksi Tegas Acara Pemimpin FPI, Mahfud MD: Diharapkan Jadi Teladan

Mulanya mereka menyampaikan alasan mengapa reuni 212 batal digelar, yakni karena tak mendapat izin dari Pemprov DKI Jakarta.

Punundaan tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 di Jakarta yang masih terus terjadi.

"Pelaksanaan Reuni 212 tahun 2020 DITUNDA untuk sementara," demikian bunyi siaran pers dari FPI, GNPF Ulama, dan PA 212.

Namun, pihaknya mengatakan penundaan akan dilakukan dengan sekaligus mengamati pelaksanaan pilkada serentak 2020, terutama yang berkaitan kerumunan.

"Jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah, maka REUNI 212 tahun 2020 akan tetap digelar di waktu yang tepat," demikian bunyi siaran pers.

Baca Juga: Rizieq Shihab dan FPI Kena Denda Rp 50 Juta, Ini Peraturan Selama PSBB Transisi di DKI Jakarta

Sebelumnya, polisi memanggil sejumlah pejabat dan pihak terkait dalam pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan saat acara resepsi pernikahan putri pimpinan FPI Rizieq Shihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Polisi mengusut para pejabat termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar menilai polisi tidak adil mempermasalahkan pelanggaran prokes yang terjadi di kediaman Rizieq Shihab.

Baca Juga: Pemerintah Dituding Inkonsisten Tangani Persebaran Covid-19, Usai Biarkan Kerumunan di Acara Habib Rizieq Shihab

Pasalnya menurut Aziz masih banyak kerumunan-kerumunan lain yang tidak ditindak di daerah lain, terlebih kerumunan Pilkada 2020.

Ia pun mencontohkan kerumunan yang terjadi saat putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming mendaftarkan diri sebagai calon walikota Solo.

"Gibran daftar wali kota Solo, ngumpul banyak massa, enggak pakai masker, enggak jaga jarak, enggak masalah," kata Aziz.

Baca Juga: Organisasi Ini Bakal Laporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Atas Ujaran Kebencian

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "FPI Ancam Tetap Gelar Reuni 212 jika Pemerintah Biarkan Kerumunan Pilkada".