Banjarmasin, Sonora.ID – Jauh dari kesan kaku dan menegangkan, debat terbuka kedua antar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada Rabu (18/11) malam, justru berlangsung sangat cair.
Bahkan ungkapan atau jawaban dari kedua Calon Wakil Gubernur atas pertanyaan moderator, acap kali mengundang gelak tawa awak media yang memantau jalannya debat di layar kaca yang disediakan.
Diakui atau tidak, Calon Wakil Gubernur nomor urut 1, Muhidin menjadi pusat perhatian dalam debat yang disiarkan langsung oleh televisi milik pemerintah, TVRI Kalsel.
Baca Juga: Debat Publik Kedua Pilwali Banjarmasin, Paslon Saling Adu Gagasan
Entah disengaja atau memang ingin memancing emosi lawan bicara, Muhidin sering melontarkan ungkapan yang berpotensi disalahartikan oleh lawan bicaranya atau bahkan masyarakat yang menonton jalannya debat di televisi dan media sosial.
Salah satunya ketika Ia menceritakan pengalamannya bertanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apakah boleh memberikan bantuan sembako atau uang tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 saat kampanye.
“Masyarakat kan kasihan terdampak pandemi. Saya sudah menanyakan kepada KPK apakah boleh memberikan sembako dan uang tunai? Tapi dijawab KPK tidak boleh karena itu dinilai politik uang,” jelasnya.
Baca Juga: Debat Perdana Pilgub Kalsel, Petahana ‘Diserang’ Isu Lingkungan
Setelah mendapat jawaban itu, Muhidin mengaku timnya mengurungkan rencana pemberian bantuan tersebut. Meskipun Ia mengklaim, bantuan tidak merugikan orang lain malah meringankan beban masyarakat.
“Yang penting kan saya tidak korupsi,” tegas Muhidin.
Ungkapan itu mendapatkan tanggapan serius dari sang rival.
Baca Juga: Ikuti Razia Parkir Liar Dishub Banjarmasin, Oknum Lantas Intervensi Wartawan
Saat mendampingi wakilnya diwawancara, Calon Gubernur nomor urut 2, Denny Indrayana sangat menyayangkan pernyataan itu keluar dari mulut calon kepala daerah.
“Termenung sekaligus kaget juga karena cara berfikir yang disampaikan (Muhidin) menurut saya perlu kita kritisi,” ungkap Denny.
Pemikiran itu menurutnya sangat berbahaya karena bisa menjadi pembenaran sesuatu tindakan yang keliru.
“Sangat berbahaya ungkapan itu bisa jadi pembenaran tindakan keliru nantinya,” tutupnya.
Baca Juga: Wujudkan Transparansi Pajak, Bakeuda Banjarmasin Luncurkan Aplikasi