Bagikan :
:quality(50)/photo/2020/11/24/784241609.jpeg)
Banjarmasin, Sonora.ID - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memuji Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang berada di perangkat ke-10 secara nasional di tahun 2019.
Pujian itu dilontarkan Anggota DKPP, Didik Supriyanto, saat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Seminar Nasional bertemakan "Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia" yang diadakan oleh Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, pada Senin (23/11) siang.
"Demokrasi di Kalsel jauh lebih maju dibanding tempat saya lahir. Menurut survey, Kalsel lebih demokratis dibanding Jawa Timur. Ini luar biasa," kata Didik.
Baca Juga: DKPP RI Ingatakan Komitmen Moral bagi Penyelenggara Pilkada di Sulawesi Utara
Kepada mahasiswa, Ia mengatakan bahwa generasi muda harus menikmati iklim demokrasi di Indonesia saat ini
"Bersyukurlah adik-adik mahasiswa hidup dalam negara yang sudah demokratis," katanya.
Anggota Panwaslu Pusat (sekarang Bawaslu, red.) pada Pemilu 2004 ini pun membandingkan kondisi saat ini dengan iklim demokrasi semasa mudanya dulu yang Ia sebut sangat tidak demokratis.
"Kalau dulu semasa saya mahasiswa, kami cuma mengkritik rektor. Kalau mau kritik di luar itu (pemerintah atau penguasa, red.) itu harus berani menanggung sendiri akibatnya," ucap aktivis UGM era 80-an ini.
Didik berpendapat, setidaknya terdapat empat indikator dari sebuah negara demokratis, yaitu pemilu yang luber jurdil (free and fair election), pemerintah yang kuat legitimasinya dan responsif, adanya Hak Asasi Manusia (HAM), dan masyarakat sipil yang kuat.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Panen Padi 21 Kilogram di Halaman Balai Kota
"Jadi demokrasi itu akan hidup dan berkembang alabila pemilunya luber jurdil, pemerintahannya responsif, HAM-nya dilindungi, dan sipilnya kuat," jelas Didik.
Lebih lanjut, Didik menegaskan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 11/PUU-VIII/2010 dan UU Pemilu, pemilu merupakan tanggung jawab bersama dari tiga lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP.
"DKPP adalah lembaga yang khusus menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu," tutup Didik.
:quality(50)/photo/2024/11/22/img_9694jpeg-20241122114258.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/img_9693jpeg-20241122113945.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/img_9692jpeg-20241122113710.jpeg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/img_9691jpeg-20241122113454.jpeg)