Pemprov Jateng Tekan Pernikahan Usia Dini Lewat Program 'Jokawin Bocah'

2 Desember 2020 21:10 WIB
Dialog interaktif ‘Sing Apik Mata Hati’ dengan tema ‘Pernikahan Usia Dini’
Dialog interaktif ‘Sing Apik Mata Hati’ dengan tema ‘Pernikahan Usia Dini’ ( Tangkapan layar (youtube.com/tvrijawatengah))

Semarang, Sonora.ID - Upaya Pemprov untuk menekan angka pernikahan di usia anak terus digencarkan dengan beragam program.

Di antaranya melalui program “Jokawin Bocah”, akses pendidikan gratis, pendidikan pranikah, serta pemberdayaan ekonomi dengan melibatkan berbagai organisasi dan komponen masyarakat.

Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Jateng, Nawal Arafah Taj Yasin menegaskan, program-program itu harus dikerjakan secara bersama-sama lintas sektoral.

Baca Juga: Terkait Program Bimbingan Pranikah, Kemenko PMK Sebut Itu Bukan Hal Baru

Menurut Nawal, angka pernikahan usia anak di Jateng meningkat. Pada 2019 tercatat sebanyak 2.049 kasus, kemudian pada semester II pada 2020 naik menjadi 4.618 kasus.

Pemprov melibatkan komunitas, organisasi, PKK, akademisi, media, serta seluruh komponen masyarakat bekerja sama secara terstruktur, holistik, dan komprehensif.

Semua bekerja sama mengurai dan menyelesaikan berbagai persoalan yang menyebabkan peningkatan kasus pernikahan dini.

Menurutnya, pernikahan dini terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya menyangkut faktor agama, kemiskinan, pendidikan, dan budaya. Pernikahan di usia anak terjadi karena pemahaman agama yang sempit.

Baca Juga: Bukan Hanya Karena Pandemi, Kepala BKKBN: Salah Satu Faktor Perceraian adalah Pernikahan Dini

Misalnya daripada terjadi kumpul kebo, maka lebih baik dinikahkan. Untuk faktor ekonomi, banyak terjadi karena orang tua beranggapan, menikahkan anak merupakan jalan pintas untuk menyudahi kemiskinan.

“Tidak sedikit pula pernikahan usia anak terjadi karena faktor budaya. Masyarakat masih banyak yang menganut budaya anak perempuan dapat macak, masak, dan manak kemudian dinikahkan. Selain itu juga larena adanya dispensasi usia pernikahan, sehingga dispensasi nikah ke depan harus ada rekomendasi, dari psikolog dan lembaga-lembaga terkait lainnya” katanya.

Baca Juga: Pemprov Jateng Mulai Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di 34 Sekolah

Namun, karena pengetahuan dan pendidikan masih minim, kata dia, mereka tidak mengetahui risiko kesehatan reproduksi dan pentingnya berbagai hal tentang rumah tangga.

Karenanya Pemprov Jateng melakukan pendampingan, pelatihan-pelatihan usaha, sosialisasi manajemen keuangan keluarga, edukasi, penyuluhan tentang pernikahan yang sehat dan berdaya kepada generasi milenial di berbagai daerah.

PenulisIyeng Veda
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm