Sonora.ID - Di tengah pandemi, kasus korupsi di Indonesia masih terus bertambah, bahkan baru-baru ini dua menteri diberhentikan karena terlibat dalam kasus korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pun menyatakan bahwa saat ini Indonesia masih dianggap sebagai negara dengan risiko tinggi terjadinya korupsi.
Pihaknya pun turut menyoroti kondisi Indonesia yang memang masih rentan untuk terjadinya praktik korupsi serta penyelewengan tata kelola.
Baca Juga: Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Sri Mulyani Sebut Anggaran Vaksin Rp 351 Triliun
Dikutip dari Kompas.TV, pihaknya menjelaskan bahwa Indonesia di mata dunia dianggap sebagai negara dengan risiko tinggi dari sisi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan.
Hal ini disampaikannya dalam Rakornas AAIPI pada Rabu, 23 Desember 2020, kemarin.
“Indonesia sebagai suatu negara masih dianggap sebagai negara yang punya risiko tinggi dari sisi tata kelola, dari sisi korupsi, dari sisi pelanggaran,” ungkapnya menjelaskan.
Baca Juga: Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Sri Mulyani Sebut Anggaran Vaksin Rp 351 Triliun
Bukan suatu hal yang membanggakan, bendahara negara itu pun meminta agar seluruh pihak pemerintahan bekerja ekstra dalam menjaga kepercayaan publik di tengah pandemi.
Pasalnya, situsi risiko tinggi korupsi ini sudah terjadi bahkan sejak Indonesia belum dilanda pandemi dan mengalami krisis seperti saat ini.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Ingatkan Para YouTuber untuk Tetap Bayar Pajak
Pandemi memberikan dampak yang signifikan khususnya bagi perekonomian masyarakat, untuk itu pemerintah menambah anggaran hingga Rp 695,2 triliun demi pemulihan ekonomi nasional.
Auditor internal pemerintah dihadapkan pada kondisi harus memperbaiki reputasi Indonesia sebagai negara dengan tata kelola yang baik.
“Cara kita melihat masalah, pandemi ini menambahkan lagi beban atau tanggung jawab atau tantangan bagi bara api aparat internal pemerintahan,” sambungnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Alasan Presiden Jokowi Ingin Mengurangi Libur Akhir Tahun