Bagikan :
:quality(50)/photo/2021/01/05/3474888914.jpeg)
Untuk itu, pihaknya meminta kesiapan RSUD Ulin Banjarmasin dalam menghadapi kenaikan tersebut.
“Masyarakat kita tentu akan ada yang terkendala dengan pembayaran iuran BPJS, oleh karena itu perlu adanya antisipasi,” tutur politikus Partai Gerindra itu.
Terkait anggaran pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu, sejauh ini menurutnya anggaran yang ada hanya sekitar Rp 6 miliar.
Baca Juga: Bendahara RS Gelapkan Dana BPJS Rp1,5 Miliar, Palsukan Tanda Tangan Direktur Selama 6 Bulan
Jika dilihat dari evaluasi tahun 2020, anggaran tersebut hanya akan cukup hingga bulan Juni atau Juli, sehingga perlu ditambah dalam anggaran perubahan.
Kendati demikian, pihaknya akan memperjuangkan tambahan anggaran itu agar pelayanan kesehatan bagi warga tidak mampu dapat tetap optimal di tengah situasi sekarang.
“Kita minta jangan kendor! Jangan sampai ada kekurangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin yang turut hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan bahwa pada APBD 2021, anggaran untuk RSUD Ulin Banjarmasin dalam pelayanan pasien tidak mampu sebesar Rp 10 miliar.
Baca Juga: Tahun 2021 Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Naik, Ini Rinciannya
:quality(50)/photo/2024/11/22/img-20241122-wa0046jpg-20241122094916.jpg)
:quality(50)/photo/2024/09/19/cuplikan-layar-2024-09-05-085338-20240919054958.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/11/omr-3723132_640jpg-20241111115624.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/featured-neww-2024-11-22t19010-20241122070311.jpg)