“Ini adalah pembatasan bukan pelarangan sehingga tentu kita mendorong mobilitas kalau tidak perlu ya di rumah, tidak perlu berpelesir, karena pelesir itu tempat umum ditutup semua,” ungkap Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto sebelumnya.
Diperpanjang hingga 8 Februari
PPKM tahap pertama dianggap berhasil, kemudian diperpanjang dengan alasan tingkat penularan Covid-19 masih tinggi.
Data yang disampaikan pada 20 Januari silam menyatakan bahwa tingkat kesembuhan pada angka 81,2 persen, sedangkan positivity rate pada angka 16,6 persen.
Baca Juga: Ekonom Senior Wijayanto Nilai PPKM Memberikan Dampak Signifikan Terhadap Perkembangan Ekonomi
Dinilai tidak efektif
“Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobilitynya ada,” jelas Jokowi dalam rapat akhir pekan lalu.
Libatkan epidemiolog
Melihat PPKM belum efektif, Jokowi pun meminta Menko untuk bisa menggandeng pakar epidemiolog untuk mendesain kebijakan tersebut.
Baca Juga: Jokowi : BKKBN Pegang Kendali Pencegahan Stunting