Sonora.ID - Sejak awal masuknya virus corona ke Indonesia, berbagai langkah dan kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat di dalamnya.

Jika sebelumnya dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, saat ini aturan pembatasan tersebut dikenal sebagai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Hal ini sudah mulai diterapkan pada 11 Januari 2021 silam hingga 25 Januari 2021, kemudian pemerintah mengambil keputusan untuk memperpanjang PPKM tersebut.

Baca Juga: Banjir Mulai Surut, Pemko Banjarmasin Kembali Pikirkan PPKM

Namun, hal berbeda disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat tentang pendisiplinan melawan Covid-19 yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor.

Jokowi menyatakan bahwa PPKM ini tidak efektif, berikut ini adalah 5 fakta di balik penilaian tersebut.

PPKM Jawa-Bali

Dikutip dari Kompas.TV, kebijakan ini membatasi kegiatan masyarakat seperti menutup fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya.

Baca Juga: Epidemiolog Sebut PPKM Tak Cukup Kendalikan Covid-19 di Indonesia, Ini yang Harus Dilakukan!

“Ini adalah pembatasan bukan pelarangan sehingga tentu kita mendorong mobilitas kalau tidak perlu ya di rumah, tidak perlu berpelesir, karena pelesir itu tempat umum ditutup semua,” ungkap Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto sebelumnya.

Diperpanjang hingga 8 Februari

PPKM tahap pertama dianggap berhasil, kemudian diperpanjang dengan alasan tingkat penularan Covid-19 masih tinggi.

Data yang disampaikan pada 20 Januari silam menyatakan bahwa tingkat kesembuhan pada angka 81,2 persen, sedangkan positivity rate pada angka 16,6 persen.

Baca Juga: Ekonom Senior Wijayanto Nilai PPKM Memberikan Dampak Signifikan Terhadap Perkembangan Ekonomi

Dinilai tidak efektif

“Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobilitynya ada,” jelas Jokowi dalam rapat akhir pekan lalu.

Libatkan epidemiolog

Melihat PPKM belum efektif, Jokowi pun meminta Menko untuk bisa menggandeng pakar epidemiolog untuk mendesain kebijakan tersebut.

Baca Juga: Jokowi : BKKBN Pegang Kendali Pencegahan Stunting

Ada cara yang lebih sederhana

Jokowi berharap jajarannya bisa menemukan cara yang lebih sederhana untuk menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

“Siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apasih yang namanya 3M,” tegas Jokowi menambahkan.

Baca Juga: Ambroncius Nababan Jadi Tersangka Kasus Dugaan Rasialisme di Sosmed