"Kami akan bertahan jika Wali Kota tunjuk-tunjuk itu tidak mau menemui kami. Jika perlu kami akan bermalam," ujarnya.
Zulkarnaen menyampaikan keberatan dengan pembatasan jam malam yang kembali diperpanjang sampai 23 Februari 2021.
Pihaknya sangat dirugikan karena berdampak terhadap pendapatan yang diterima.
Dia menilai aturan itu terkesan tebang pilih karena hanya berorientasi pada jenis usaha tertentu.
Selain itu dianggap akan membunuh keberlangsungan bisnis hiburan malam.
Baca Juga: RPH Modern Makassar, Solusi Pengolahan Daging Higienis dan Halal
"Jangan ada diskriminasi. Kami juga mau makan. Covid menyebar bukan kami, ini efek pilkada" tambahnya.
Zulkarnaen menjelaskan ada ribuan tenaga kerja dibawah naungannya yang mengeluh soal isi perut.
Mereka terancam tidak berpenghasilan akibat pemberlakuan pembatasan jam operasional yang diterapkan Pemkot Makassar.
Kepala bidang hubungan antar lembaga Kesbangpol Makassar, Haeruddin menemui massa.
Dia menyampaikan permintaan maaf karena pimpinan tidak sempat menemui karena sementara di luar daerah.
"Pj Wali Kota sementara di Jakarta. Sementara melakukan lobi ke pusat untuk pencairan dana hibah pariwisata," tutupnya.