Makassar, Sonora.ID - Massa yang menggelar aksi protes pembatasan aktivitas jam malam di halaman Balaikota, Jalan Ahmad Yani, Makassar kecewa lantaran tidak ditemui Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin.

Seperti yang dirasakan ketua asosiasi usaha hiburan malam (AUHM), Zulkarnaen Ali Naru saat ditemui. Dia menyebut mereka yang terlibat dalam aksi merupakan pekerja hiburan.

Keputusan pemerintah memperpanjang pembatasan aktivitas jam malam sampai 23 Februari 2021.

Dinilai tidak tepat dan mengancam pekerja di bawah naungannya tidak berpenghasilan.

Baca Juga: Rumah Warga Terbakar di BTP Makassar, Telah Berhasil Dipadamkan

"Kenapa ada pembatasan kegiatan sampai jam 22 malam. Covid 19 tidur kah kalau siang? Malam baru keluyuran. Itu tidak tepat," ujarnya melalui pengeras suara, Rabu (10/2/2021).

Olehnya, Zulkarnaen meminta pemerintah melihat kondisi masyarakat karena sudah banyak yang menderita.

"Dia kan tidak dipilih rakyat, wajar tidak tau susahnya jadi warga Makassar. Kita ini sumber pendapatan pemerintah, tenaga kerja besar," katanya, Rabu (10/2/2021).

Pihaknya meminta usaha hiburan malam tetap dibuka tanpa batasan aturan jam. Selama ini, industri hiburan berkontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah melalui penyetoran pajak.

Baca Juga: Joget DJ dan Tik Tok, Cara Pekerja Hiburan di Makassar Protes Pembatasan Malam

"Jangan lihat tempat hiburannya, kan ada tukang parkir, grab. Bagaimana ekonomi mau bergerak kalau begini," jelasnya.

Protokol kesehatan selama ini tetap diterapkan di tempat hiburan malam. Pihaknya siap diawasi tim satgas.

Jika ada yang melanggar dan melebihi kapasitas, silakan beri denda dan sanksi.

"Harusnya Pj sebelum mengambil kebijakan jangan hanya melibatkan tim epidemologi. Libatkan juga tim ekonomi, kesehatan dan undang kami,"

Baca Juga: Ini Alasan Danny Pomanto Ogah Temui Utusan Pj Wali Kota Makassar

"Ini aturan sudah diterapkan, baru mau sosialisasi," tutupnya.

Sementara, Kepala bidang hubungan antar lembaga Kesbangpol Makassar, Haeruddin yang menemui massa menyampaikan permohonan maaf.

"Mohon maaf Pj Wali Kota tidak ada di tempat, jadi saya yang mewakili. Beliau sementara di Jakarta untuk melobi pencairan dana hibah pariwisara,"jelasnya

Mendengar pernyataan itu, para demonstran langsung berteriak dan mengancam tetap bertahan.

Pedemo diduga tidak puas dengan sikap Pemkot Makassar.

Massa menginginkan Rudy Djamuddin yang menemui pedemo secara langsung. 

Baca Juga: RPH Modern Makassar, Solusi Pengolahan Daging Higienis dan Halal