Sementara, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi mengakui, pembebasan lahan di Sulsel sulit dipercepat.

Penyebabnya karena kurangnya upaya pendekatan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya.

Padahal, sesuai amanah pusat, pembebasan lahan ditarget rampung Maret 2021.

"Jadi memang Pemerintah daerah tidak boleh terlalu santai, harus koordinasi dengan baik. Saya turun langsung, back up dari pemerintah daerah memang kurang,"beber Jumardi.

Baca Juga: Lahannya Ditertibkan Satpol PP, Pemilik Lapak Komunitas Catur ini Kaget

Sejauh ini, lanjutnya, masih ada 91 bidang lahan yang belum bisa dikonsinyasi karena masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak hampir 700 warga menolak ganti rugi karena tak ingin lahannya diambil.

Menurutnya, progres pembebasan lahan di Kabupaten Maros jauh lebih bagus lantaran adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah daerah. Sedangkan di Kabupaten Pangkep dan Barru hingga kini belum menemui titik terang.

"Padahal sebenarnya rugi sendiri kalau tidak ambil uangnya. Kita tidak mau melakukan secara paksa karena kita masih beranggapan bahwa masyakarat kita masih bisa diajak diskusi," tandasnya.

Baca Juga: Tempat Pemakaman Penuh, Pemprov DKI Jakarta Buka 5 Lahan Baru

TERKINI

Ramalan Shio Besok, Selasa 26 November 2024: Shio Naga, Ular, Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

25 November 2024 22:55 WIB

SMPN 207 Jakarta Peringati Hari Guru, Kesejahteraan Dan Bidang Keilmuan Jadi Harapan

25 November 2024 21:25 WIB

Siswa Asal Indonesia Sukses Juarai JA SparktheDream Social Challenge Asia Pasifik

25 November 2024 21:22 WIB

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 125 Kurikulum Merdeka Worksheet 2.24

25 November 2024 21:10 WIB