Senada dengan pernyataan di atas, Ketua Dewan Kelurahan Pemurus Dalam, Shafwani menambahkan, ada beberapa kendala yang dihadapi untuk menekan angka penularan CoVID-19.

Salah satunya mobilitas warga yang cukup tinggi. Terutama di kawasan Banjar Indah dan Perumnas, sehingga cukup sulit diawasi.

"Maka dari itu edukasi harus kita gencarkan lagi. Lagi pula dari laporan petugas puskesmas, ada juga orang yang positif itu bukan sudah tidak tinggal disini lagi. Namun KTP nya masih Pemurus Dalam," tuntasnya.

Kondisi serupa juga ditemui di Kelurahan Teluk Dalam. Di mana dari 68 RT yang ada, baru terdapat tiga RT yang bediri posko PPKM berskala mikro. Jumlah itu jelas sangat minim, jika dibandingkan dengan luas wilayah.

"Yang ada baru di RT. 38, RT. 47, RT. 49 gabung dengan RT. 46 dan 48," ucap Johansyah, Lurah Teluk Dalam.

Baca Juga: Komisi I DPRD Kalsel Fokus Pantau Kondisi Pascabanjir di 2 Kabupaten

Ia mengungkapkan, alasan masih minimnya jumlah posko yang beridiri. Itu dikarenakan ada banyak Ketua RT yang masuk masa transisi, atau pergantian.

Selain itu, minimnya dana yang tersedia, hingga membuat posko-posko ini didirikan dengan sumber daya masyarakat. Baik itu untuk penyediaan sarana tempat cuci tangan.

"Dana dari Pemko belum ada disalurkan. Kami juga sempat ingin ada insentif untuk warga yang menjaga, cuman anggarannya tidak mencukupi dan sulit pertanggung jawabannya," keluhnya.

Padahal lanjut Johan, banyaknya jalan pintas yang hampir terdapat sebagian RT membuat penjagaan harus dilakukan secara ketat.

Lagi lagi, edukasi kesetiap warga menjadi andalan jajarannya agar tetap disiplin dalam menerapakan Prokes, untuk bisa memutus mata rantai penularan CoVID-19.

"Banyak jalan tembus. Jadi sulit untuk membatasi pergerakan warga dari luar. Kalau jalannya ditutup, takutnya tetangga justru marah," tutupnya.

Baca Juga: Jadi Penjabat Gubernur Kalsel, Ini yang Akan Dijalankan Syafrizal