Banjarmasin, Sonora.ID - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Banjarmasin kembali diingatkan untuk tidak menggunakan gas elpiji 3 kilogram.
Meskipun sebenarnya, surat edaran imbauan terkait hal itu telah disampaikan sejak 2015 silam, untuk tidak memakai elpiji subsidi 3 kilogram punya orang miskin.
"Kita ingatkan lagi agar ASN jangan menggunakan elpiji bersubsidi ini. Apalagi sekarang terjadi kelangkaan," ucap Mukhyar, Plh Wali Kota Banjarmasin, saat dikonfirmasi Smart FM di Balai Kota, Senin (22/02) siang.
Baca Juga: Peta Zonasi CoVID-19 Banjarmasin Mendadak Hilang, Pakar: Wajar Jika Warga Lalai Prokes!
Menurut Mukhyar, ASN bisa beralih menggunakan gas elpiji lain. Misalnya elpiji 5,5 kilogram atau tabung pink yang dikeluarkan oleh Pertamina.
Mengingat stok elpiji tabung melon tersebut jumlahnya terbatas, dan hanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Elpiji itu kan untuk mereka berpenghasilan rendah. Jadi kami imbau agar ASN tidak ikut menggunakannya," tambahnya lagi.
Disinggung mengenai adakah sanksi bagi ASN yang terbukti menggunakan elpiji 3 kilogram, Mukhyar tidak bisa menjawabnya secara jelas. Itu dikarenakan hal ini sifatnya hanya berupa imbuan.
"Kita juga belum dapat informasi ada ASN yang menggunakan elpiji 3 kilogram. Karena sifatnya cuma imbauan jadi tidak ada sanksi juga," tutupnya.
Sebelumnya, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kalsel pun menghimbau agar ASN segera meninggalkan gas subsidi, dan menggunakan gas nonsubsidi misalnya elpiji 5,5 kilogram hingga 12 kilogram.
Baca Juga: Harga Elpiji 3 KG Meroket Lagi, Pemko Banjarmasin Siapkan Sanksi Tipiring
"Kita tidak tutup mata, dan tidak bisa juga menyalahkan ASN ada yang memakai (elpiji subsidi, red) dan kami tidak bisa menindak. Ya cukup kesadarannya saja, bahwa itu sebenarnya untuk masyarakat miskin," ujar Ketua DPC Hiswana Migas Kalsel, Saibani.
Saibani pun berharap Pemprov Kalsel hingga tingkat Pemko maupun Pemkab untuk mengingatkan ASN agar segera meninggalkan elpiji subsidi tersebut. Terlebih lagi imbauan seperti ini sudah dijalankan oleh beberapa daerah di Tanah Air.
"Di provinsi lain seperti Riau dan Lampung, bahkan langsung instruksi Gubernur sampai Wali Kota dan Bupati juga ramai-ramai mengupayakan ASN tidak memakai elpiji subsidi. Termasuk baru-baru ini Pemkab Tala yang melakukan hal yang sama," pungkasnya.