Makassar, Sonora.ID - Pemerintah Kota Makassar belum berencana menerapkan sanksi bagi warga yang menolak penyuntikan vaksin Covid 19. Dengan pertimbangan respon positif mayoritas masyarakat.

Pj Wali Kota Rudy Djamaluddin membantah terjadinya penolakan di tengah masyarakat. Dia mengklaim yang terjadi saat ini yaitu antusias mereka untuk divaksin cukup tinggi.

"Tidak ada penolakan di Makassar, justru kita kewalahan itu mau semua divaksin," katanya saat ditemui, Selasa (23/2/2021).

Baca Juga: Tersisa 29%, Vaksinasi Nakes di Kalsel Ditarget Rampung Pekan Depan

Rudy menambahkan pemerintah belum berencana menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang sanksi penolakan vaksin tidak akan ia lakukan.

Dia memandang masyarakat tidak perlu diancam. 

"Nggak perlu (Perwali), saya kira masyarakat kita jangan terlalu dibiasakan sedikit sedikit diwanti-wanti. Nanti sifatnya yang betul betul urgent baru (sanksi). Iyakan," ujar Rudy.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

Baca Juga: Kejar Target, Pemprov Kalsel Siapkan Layanan Vaksinasi Mobile

Dalam Perpres Nomor 14/2021 itu diatur pula sanksi administratif bagi mereka yang menolak divaksin Covid-19. Ditandatangani pada 9 Februari 2021.

Soal sanksi tertuang Pasal 13A ayat (4) Perpres. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

Baca Juga: 2 Cara Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jakarta