"Karena ada kemungkinan besar yang sudah tidak layak lagi, terutama yang terkait dengan kendaraan dinas jabatan," jelasnya.
Selain itu, memastikan kendaraan yang digunakan sesuai jenjang jabatan.
"Juga terkait peruntukan sesuai jabatan, semisal ada kendaraan jabatan yang khusus eselon II, tapi menggunakan kendaraan untuk eselon III, atau sebaliknya, itu yang juga mau kita tertibkan," sambungnya.
Rachmat juga mengungkap ada dua unit mobil yang ditarik secara paksa. Lantaran pejabat yang menggunakan sudah pensiun dan berlebih.
Mobil itu selanjutnya akan dibagikan ke pejabat aktif yang membutuhkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
"Betul ada dua yang kita tarik, ini data sementara. Bisa saja bertambah," tutupnya.