Palembang, Sonora.ID - Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya mengungkapkan, ketersediaan pangan di Sumsel dinilai melimpah pada tahun 2020.

“Ketersediaan dari 15 (lima belas) pangan strategis di Sumatera Selatan sejauh ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena seperti yang diketahui ketersediaan pangan justru melimpah pada tahun 2020 baik beras maupun telur,” ungkapnya saat menerima agenda kunjungan kerja (kunker) Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan di Sumsel yang dipusatkan di Auditorium Bina Praja, Senin (22/03) kemarin.

Mawardi menjelaskan, produksi beras sebesar 2.696.877 ton dengan kebutuhan hanya sebanyak 859.744 ton sehingga terjadi surplus beras sebesar 1.837.133 ton.

Baca Juga: Kebutuhan Pangan, Gubernur Khofifah: Jatim Tak Perlu Beras Impor

Begitu juga dengan telur yang tersedia sebanyak 132.531 ton sementara yang dibutuhkan hanya 47.788 ton sehingga diperoleh surplus sebesar 98.389 ton.

“Bahkan dari data yang ada, telur dari Provinsi Sumatera Selatan ikut mensuplai kebutuhan telur untuk Provinsi Banten, Lampung dan Bengkulu,” kata Mawardi.

Mawardi menambahkan, apabila dilihat harga dari 15 komoditi pangan strategis pada Tahun 2020 cukup stabil, hanya 3 komoditi saja yang sedikit mengalami fluktuasi harga di awal semester I yaitu bawang merah, bawang putih dan gula pasir.

Baca Juga: Wabup Beni Dorong Urban Farming Untuk Muba Berdaulat Pangan

Berbagai upaya juga dilakukan Pemprov Sumsel dalam rangka memastikan ketersediaan pangan di Provinsi Sumatera Selatan.

“Salah satunya melalui DPRD Sumatera Selatan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi sebanyak 148,73 ton beras yang sudah disalurkan sebanyak 111 ton, sedangkan cadangan beras kabupaten kota sebanyak 990,44 ton dan yang sudah disalurkan sebanyak 288,29 ton,” ucap Mawardi.

Meski begitu, Mawardi mengatakan, saat ini masih banyak permasalahan yang dijumpai di lapangan antara lain indeks pertanaman di lapangan rata-rata masih di bawah 2, produktivitasnya masih rendah, masih kurangnya tenaga penyuluhan dan luas baku sawah yang belum optimal.

Baca Juga: Pasar Tani Pemkab Muba Bisa Tekan Angka Kemiskinan dan Stunting

Oleh karena itu, dukungan penganggaran dari pusat dan juga teknologi berupa fasilitas saprodi pertanian dalam bentuk alsintan serta ketersediaan benih bermutu sangat dibutuhkan.

“Dukungan fasilitasi perekrutan tenaga penyuluh juga diperlukan karena ke depan jumlah penyuluh semakin berkurang. Saat ini Pemprov sudah mengupayakan itu untuk mewujudkan satu penyuluh satu desa,” tutupnya.

Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Bentuk Pusat Komando Ketahanan Pangan