Bali, Sonora.ID - Pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 akan segera dibuka. Dalam penerimaan CPNS tahun ini akan terbagi dalam tiga kategori yakni CPNS, sekolah kedinasan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adnyana terkait dibukanya seleksi CPNS ini, diharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali prioritaskan para pegawai dan guru berstatus kontrak dan honorer dalam perekrutan CPNS tahun ini.

Selain itu, Adnyana juga mengaku sudah berulang kali menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah pusat. Akan tetapi belum mendapat tanggapan konkret.

“Kenyataannya kan tidak diterima usulan itu. Malah diadakan perekrutan formasi sesuai yang mereka kasih, itu saja,” ucapnya.

Baca Juga: 800 Vial Vaksin Tiba di Bali, Polda Bali Beri Pengawalan Ketat

Lebih lanjut disampaikan bahwa pihaknya sebagai wakil rakyat, akan tetap berjuang memprioritaskan para pegawai kontrak dan honorer dalam seleksi PPPK dan CPNS. Sehingga nasib mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi kepada negara menjadi jelas.

“Disebutkan ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Kemudian PPPK direkrut dengan beberapa syarat, kami usulkan kontrak jadi prioritas. Selain dibuka juga untuk umum, dibagilah porsinya. Biar jelas nasibnya, toh mereka sudah ngabdi dan berbuat kepada pemerintah,” tutup Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana mengatakan belum bisa menjelaskan mengenai formasi CPNS dan PPPK di lingkungan Pemprov Bali. "Kalau untuk Provinsi Bali itu memang belum ada resmi ya,” katanya.

Baca Juga: TP PKK Ajak Kampanyekan Cinta pada Makanan Tradisional dari Bahan Pangan Lokal

Pihaknya juga telah mengusulkan jumlah formasi yang akan dibuka Pemprov Bali. Namun, Lihadnyana enggan menyebut karena masih dikaji Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta. "Belum ada surat dari Kemenpan,” tegasnya.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa dalam menyusun formasi CPNS itu berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK. Hal ini sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan amanat UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lihadnyana menambahkan dalam menyusun formasi CPNS juga berdasarkan skala prioritas program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.

Baca Juga: Bali Mendapatkan 700 Ribu Lebih Vaksin dari Pemerintah Pusat

"Kedua skala prioritas gubernur, itu kan ada sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, kan begitu, ketenagakerjaan, semua usulan itu mendukung program prioritas itu, termasuk infrastruktur," terangnya sembari menekankan bahwa pihaknya akan memastikan hanya mencari formasi yang benar-benar dibutuhkan Pemprov Bali.

"Ketiga, di mana lemahnya organisasi kita di Pemprov Bali, misalnya di barang dan jasa, nanti kita akan cari ke sana, kita cari formasi pegawai untuk barang dan jasa. Lalu, kelemahan kita masuk di era digital, sekarang kan berbasis digital, makanya kita cari pranata komputer," ucapnya.

Dalam hal ini juga, Lihadnyana mengungkapkan bahwa pemerintah hanya mencari pegawai yang benar-benar bekerja, dan bukan menjadi beban anggaran negara. "Jangan sampai nanti terlalu banyak pegawai, beban jadinya itu," tegasnya.

Ia menegaskan seleksi CPNS dan PPPK tahun ini akan dibuka untuk masyarakat umum. "Semua masyarakat berhak untuk ikut," ujarnya.

Baca Juga: Antisipasi Konten Medsos Tak Ramah Anak, KPPAD Gandeng MDA dan KPID Bali

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan jumlah formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS 2021 akan diputuskan akhir bulan ini.

"Kami merencanakan dengan BKN nanti mudah-mudahan akhir Maret ini kita putuskan (jumlah formasi). Jadi ini tawar-menawar masih banyak, baik daerah beberapa Kementerian/Lembaga, instansi, tapi Alhamdulillah ini akan tercapai," ujar Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu 24 Maret 2021.

Meski belum diputuskan, Tjahjo mengungkapkan diperkirakan ada 1.275.387 lowongan dengan rincian 83.669 di antaranya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat dan 1.191.718 untuk kebutuhan pemerintah daerah.

Dari total lowongan yang dibutuhkan, Tjahjo menyebut posisi paling banyak akan ditempatkan sebagai guru PPPK yaitu sebanyak 1.022.616, PPPK non guru sebanyak 70.008, dan sisanya sebagai CPNS sebanyak 119.094.

Baca Juga: PT PJB UBJOM Kaltim Teluk Sumbang Ratusan Masker ke Pemkot Balikpapan