Makassar, Sonora.ID - Ombudsman menyebut layanan publik yang dijalankan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar sudah cukup baik.

Terlihat dari minimnya pengaduan yang dilaporkan masyarakat. Hal itu disampaikan kepala perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan, Subhan Djoer dalam sosialisasi penyebaran informasi obat dan makanan.

"Tidak ada (pengaduan). Kalau saya melihat BPOM cepat kalau ada ini," ujarnya, Senin (5/4/2021).

Kegiatan itu digelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertajuk standar pelayanan di aula BPOM, Jl Baji Minasa, Kecamatan Mariso, Makassar, Senin (5/4/2021).

Baca Juga: Wujud Tolak Terorisme, Muda-Mudi Solo Gelar Aksi Damai di Perempatan Ngarsapura

Namun, Subhan menyebut banyak atau kurangnya aduan bukan menandakan kualitas pelayanan.

"Capil contohnya yang paling banyak diadukan, tapi bukan berarti buruk, tapi memang karena instansi itu paling banyak bersentuhan dengan masyarakat," jelasnya

"Begitu juga sebaliknya, jangan sampai tidak ada laporan, karena masyarakat tidak tahu mau melapor kemana," lanjutnya

Menurutnya, BPOM bisa jadi layanan pengaduan internal sudah berjalan dengan baik.

Sehingga pengaduan dari masyarakat bisa diselesaikan dengan baik.

Dia mengimbau kepada pihak BPOM Makassar, agar tidak hanya fokus mengejar penghargaan.

Namun melupakan subtansi mendasar dari pelayanan publik, yaitu kepuasan masyarakat

"Tadi itu BPOM ingin mencapai Zona Integritas WBK dan WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Peraih itu ada tunjangan kinerja yang naik, dalam arti ada feed back balik dari pemerintah, memberikan reward kepada instansi itu, dan seluruh staffnya," jelasnya

"Maka memang menjadi penting kepada seluruh institusi, mengingat apalah arti penghargaan yang dibingkai emas, tapi maayarakat tidak puas.

Baca Juga: Prihatin Bom di Makassar, Ormas dan Elemen Warga Gelar Aksi Bersatu di Hari Paskah

"Jangan sampai hanya Kemenpan RB yang memberikan penghargaan, sementara masyarakat menilai pelayanannya buruk," tutupnya.

Sementara Kepala Kantor BBPOM Makassar, Dra. Hardianingsih mengatakan, pihaknya mengharapkan Ombudsman bisa memberikan pencerahan terkait pelayanan publik.

"Sehingga masukan masukan yang ada, bisa meningkatkan pelayanan menjadi lebih prima," ujar Hardianingsih.

"Sekaligus agar kami bisa menuju Zona Integritas WBK dan WBBM ( Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)," lanjutnya.

Lanjutnya, saat ini pihaknya terus meningkatkan pelayanan yang ada di BBPOM.

Salah satunya dengan menerapkan asas transparansi pada pelayanan.

Beberapa pelayanan kami itu gratis, ada yang berbayar, tapi pembayarannya itu via transfer. Sehingga pelayanan bisa lebih cepat dan efisien, intinya kedepannya kami akan tingkatkan lagi," terangnya.