Makassar, Sonora.ID - Wali Kota, Danny Pomanto ingin merombak total guru dan kepala sekolah di Kota Makassar.

Alasannya, terjadi penurunan kualitas pendidikan pasca audit BPK tahun 2020 lalu. Hal itu akibat minimnya profesionalitas di bidang pendidikan.

"Hancur, sogok dimana-mana. Saya liat kemarin di Hari Kebudayaan, justru pendidikan keagamaan yang vertikal tidak dalam penanganan Pemkot, taat sekali," ujar Danny, Senin (5/4/2021).

"Banyak kepala sekolah tidak pakai baju adat saya lihat. Ini kan tanda kehancuran mental, dan saya pasti akan segera bersihkan adalah pendidikan," lanjutnya.

Baca Juga: Hari Kebudayaan di Makassar, Pegawai Pemerintahan Kompak Pakai Baju Adat

Danny menyebut ada sekitar 50 persen lebih guru dan kepala sekolah yang bakal dimutasi. Pihaknya menegaskan akan fokus memperbaiki kualitas pendidikan dan pendapat.

"Semuanya, saya akan konsen di pendidikan untuk dibersihkan dalam resetting Pemerintahan itu pendidikan dan pendapatan," tegasnya.

Danny menambahkan sasaran mutasi menyasar pejabat yang dianggap menjadi benalu di pemerintahan.

"Pasti, kalau direstting begitu, diulang lagi semua, mental rusak tidak akan pernah saya pakai," katanya.

Terlebih dahulu, dia akan mengosongkan jabatan yang ada, lalu melakukan job fit.

"Langsung saja. Nanti ada job fit, mutasi dulu, yang rantasa-rantasa dimutasi dulu. Baru kita job fit. Maksudnya begini, pemberhentian dulu beberapa itu, baru kita job fit. Kekosongan itu kita job fit," jelasnya.

Danny mengaku selama kembali menjabat sebagai Walikota Makassar, ia banyak mendapat aduan dari masyarakat terkait prilaku guru yang tidak profesional.

"Oh banyak itu. Saya tidak tau bagaimana jelasnya, tapi laporan masyarakat itu guru-guru yang suka memberatkan orang tua murid, yang suka menyogok, di dalam memakai dana untuk kepentingan pribadi, atau pergi senang-senang, masuk semua ke saya," terangnya

"Termasuk agen politik apa semua. saya kira kita harus total. Lebih dari 50% kayaknya (akan dimutasi)," sambung Danny.

Baca Juga: Tak Dilatih, Berharap Satgas Covid-19 Sekolah Bisa Cegah Kerumunan Siswa

Adapun waktu mutasi, akan dilakukan bersamaan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

"Bersamaan, tidak ada waktu ku lagi. Total kita benahi. Perusda kita evaluasi sendiri, tapi saya tidak punya waktu lagi untuk baku urus ini barang-barang," katanya.

Meski dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Diatur Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Namun ia mengaku telah meminta izin ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri unruk memulai lelang jabatan lebih cepat.

"Sudahmi ada kemarin orang Kemendagri datang, Untuk mengantisipasi jangan sampai 2024 masa tugas, jadi semua dipercepat," tutupnya.