FEKDI Jabar Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Menuju Provinsi Digital

9 April 2021 14:56 WIB
Kepala BI Jabar Herawanto mendampingi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil usai menyelenggarakan FEKDI Jawa Barat 2021 di Pendopo Kabupaten Garut, Jumat (9/4/2021).
Kepala BI Jabar Herawanto mendampingi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil usai menyelenggarakan FEKDI Jawa Barat 2021 di Pendopo Kabupaten Garut, Jumat (9/4/2021). ( Sonora.ID/Indra Gunawan)

"Jika dikaitkan dengan upaya pemulihan ekonomi secara sinergis melalui pendekatan pentahelix, maka dibutuhkan penguatan kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam Keppres No.3 Tahun 2021," jelas Herawanto.

Sebagai langkah awal dalam penguatan kelembagaan ini, pada gelaran FEKDI Jawa Barat 2021 dideklarasikan pembentukan beberapa Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Jawa Barat, yaitu (1) TP2DD Provinsi Jawa Barat, (2) Kabupatan Garut, (3) Kota Cirebon, (4) Kabupaten Cirebon, (5) Kota Banjar, (6) Kota Sukabumi, (7) Kabupaten Ciamis, (8) Kota Bogor, (9) Kabupaten Purwakarta, dan (10) Kabupaten Majalengka.

"Pembentukan ini diharapkan dapat segera diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat lainnya, mengingat dari TP2DD di level provinsi hingga kabupaten/ kota diharapkan lahir berbagai kebijakan terintegrasi sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah," ucap Herawanto.

Baca Juga: BI Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Mewujudkan Digitalisasi Ekonomi

"Inisiatif dan inovasi ini akan mendorong serta mempercepat dan memperluas terbentuknya ekosistem digital di seluruh wilayah Jawa Barat, mulai dari kota sampai pelosok wilayah, mulai dari area kawasan industri sampai area publik seperti sekolah, tempat ibadah hingga tempat pariwisata, mulai dari perkantoran hingga perumahan, mulai dari desa sederhana di ujung wilayah Jawa Barat hingga Mega-Modern City seperti Segitiga Rebana, The Future of West Java, yang menjadi impian kita bersama," imbuhnya.

Diketahui, percepatan dan perluasan digitalisasi melalui pembentukan TP2DD ini dimaksudkan untuk meningkatan efektivitas dan efesiensi layanan publik, sebagai upaya mendorong dan mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal. Mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan mendukung tata kelola serta transparansi yang semakin baik.

Serta, mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital dan mewujudkan keuangan yang inklusif, sebagai upaya meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

EditorKumairoh
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm