Belum Putuskan Soal PLTSa, Ini Pertimbangan Wali Kota Makassar

12 April 2021 17:35 WIB
Danny Pomanto, Wali Kota Makassar
Danny Pomanto, Wali Kota Makassar ( Sonora.ID)

Sementara itu Sekretaris Tim Percepatan PLTsa Kota Makassar Saharuddin Ridwan mengatakan teknologi apapun yang akan diterapkan nantinya tidak akan menjadi masalah. Karena esensi dari penerapan tersebut adalah pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Hanya saja pemerintah memiliki kriteria sendiri dengan beberapa penyesuaian termasuk dari sisi budget dan sistem yang digunakan.

"Apapun itu bisa, yang pertama itu tidak merusak lingkungan, yang kedua teknologi itu bisa selesaikan persoalan sampah," katanya.

Soal kecenderungan minat dari pemerintah kota beberapa hal harus dipertimbangkan, seperti jenis sampah apakah kompetibel dengan teknologinya atau tidak.

"Karena memang kan teknologi plasma itu tidak ada asap yang keluar, sementara insenerator ada. Kemudian kondisi sampah seperti kadar airnya, nah itu semua harus lewat visibility study," katanya.

Baca Juga: Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Rutan Makassar Gelar Razia Blok Hunian

Lebih lanjut dia mengatakan insenerator cinderung membutuhkan tonase sampah yang tinggi minimal 1000 ton per hari untuk operasikan 12 megawatt listrik.

Secara teknis kebutuhan tenaga penggerak sampah sebenarnya telah terpenuhi, dimana total tonase sampah yang dihasilkan Makassar perharinya mencapai mencapai 1000 ton lebih.

Saharuddin mengakui teknologi plasma memang cinderung lebih kompetibel dengan kondisi-kondisi saat ini. Seperti tidak menghasilkan asap yang merusak lingkungan, selain itu lahan yang dibutuhkan cinderung tidak begitu luas.

"Kalau insenerator memang butuh lahan yang luas, minimal 5 hektare. Kalau saya sebenarnya belum bisa melihat apakah ini proven atau tidak, karena intinya untuk melihat cocok atau tidak tetap lewat visibiliti study," katanya.

Kata dia pihaknya telah melakukan pendampingan bersama walikota Makassar, dimana mengatakan pemerintah kota masih akan menjejaki teknologi lain, selain dari insenerator tersebut. Selain itu skema pembiayaan diharapkan tidak memberatkan APBD.

"Makanya tadi jalan keluar dari kemenko perekonomian akan membuat diskusi dulu via daring dan mengundang pakar-pakar untuk bicarakan pertimbangan tersebut," katanya.

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm