"Kalau menggunakan skala mikro, Kepala Desa, Lurah, dengan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas lebih mudah melakukan pemetaan. Ini menjadi penting, utamanya kemungkinan shaf rapat dapat dihindari karena jamaah akan dipecah," jelas Khofifah.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, dipilihnya format Sholat Idul Fitri berbasis PPKM Mikro dikarenakan lebih fokus merujuk untuk bisa memonitor pendisiplinan kepada sub basis di tingkat RW dan desa. Sehingga, langkah tersebut dapat mengatur para warga agar bisa mengatur ibadah dengan baik.

Dalam koordinasi tersebut, Gubernur Khofifah menambahkan, khutbah yang dilakukan hanya 7 hingga 10 menit serta surah yang dibacakan berjalan pendek. Untuk kegiatan takbiran, hanya dilakukan di masjid dengan jumlah 10 persen jamaah dari total kapasitas. Sementara takbir di jalan raya tidak akan diperkenankan.

"Artinya bahwa rasa untuk bisa melaksanakan Sholat Id bisa terpenuhi, namun protokol kesehatan bisa terjaga. Dan kalau ada panitia yang dibentuk, senantiasa bisa mengingatkan untuk tidak bersalaman," jelas Khofifah.

"Kita akan menggunakan zonasi mikro. Tetap agar tidak terjadi kerumunan dan interaksi di lini bawah," tegasnya.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga mengatakan, dalam pelaksanaan Sholat Idul Fitri, protokol kesehatan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Termasuk diimbangi dengan dibentuknya kepanitiaan tingkat mikro.

"Kalau ada panitia senantiasa bisa mengingatkan untuk tidak bersalaman. Kita harus melihat ini menjadi satu kesatuan, tapi sesudah dan sebelum Sholat Ied juga harus dipikirkan karena ini berantai, mulai dari takbiran, Sholat Ied, unjung-unjung (berkunjung) dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kepala daerah dapat melakukan pemetaan zonasi PPKM Mikro di masing-masing daerah dengan memecah konsentrasi, sering dengan pengendalian Covid-19 di Jatim. Jangan ada kesan sholat dibatasi," urai Khofifah.

Adanya antisipasi ini, sebut Khofifah, berkaca dari peningkatan jumlah kasus Covid-19 pasca Idul Fitri tahun sebelumnya. Dimana kesempatan itu terjadi peningkatan sebesar 150 % dari jumlah sebelumnya.

"Saat libur Idul Fitri tahun lalu, kasus sebelumnya 200  perhari jadi 400 sampai 500 perhari. Ada juga kenaikan kasus pasca liburan Agustusan yang dari 400 kasus perhari jadi 650 perhari. Mohon ini dilihat dari satu kesatuan. Saya mohon unjung-unjung (berkunjung) antar tetangga tidak dilakukan, karena ini menjadi kesatuan proses penyebaran berdampak signifikan, justru karena mobilitas masyarakat," jelas Gubernur.

"Ada kenaikan 225 persen. Artinya mobilitas masyarakat tidak diikuti Prokes yang menjadi pemicu peningkatan kasus," kata Khofifah.

Khusus untuk para Imam, Muadzin, dan Marbot harus sudah dilakukan vaksinasi. Selain itu, jamaah juga diimbau untuk berwudhu di rumah, membawa sajadah sendiri dan memastikan membawa kantong untuk menaruh alas kaki.

"Alas kaki wajib dimasukkan kantong, dibawa masuk ke dalam masjid, untuk menghindari kerumunan. Nantinya alas kaki wajib ditaruh di samping shaf sholat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Muslimat NU ini juga menjelaskan, sebelum memasuki wilayah masjid, jamaah diwajibkan menggunakan masker. Disamping itu juga menyiapkan uang tunai atau cashless untuk Infaq.

"Sebelum memasuki masjid jamaah juga akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, masuk bilik sterilisasi dan mencuci tangan. Nantinya setiap masjid juga akan diwajibkan untuk jaga jarak sesuai dengan tanda shaf jamaah," jelas Gubernur.

"Prinsipnya menghindari kerumunan dengan penerapan protokol kesehatan," jelasnya.

Gubernur Khofifah juga menambahkan, hal-hal terkait dengan pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1442 Hijriyah, seperti mengunjungi sanak keluarga, takbiran dan lain sebagainya diharapkan tetap mematuhi imbauan pemerintah.

"Mohon semuanya dijaga. Mohon kali ini tidak usah melakukan takbiran keliling," jelasnya.

Dirinya pun berpesan kepada masyarakat agar memastikan bahwa semua protokol kesehatan (Prokes) harus dijalankan dengan disiplin, detail dan teliti.

"Kali ini, kita semua harus melakukan proses teridentifikasi, juga harus dilihat dengan persentase tertentu. Jadi kalau ada wilayah masih masuk dalam Zona Orange, maka maksimal kapasitas masjid hanya 25 persen. Oleh karena itu, mendaftarkan lebih awal, lebih baik," imbau Gubernur.

Dirinya pun berharap, proses pendaftaran para jamaah untuk mengikuti Sholat Ied menjadi sesuatu yang penting. Yakni agar setiap jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan rasa aman.