Di sisi lain, lanjutnya, evaluasi ketat bertujuan membentuk tim kerja solid yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem pemerintahan.

"Ini juga menjadi warning untuk semua OPD. Sebagai pejabat negara, harus hati-hati. Setiap rupiah yang masuk ataupun yang keluar harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk orang banyak," tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020. Padahal Pemprov Sulsel berhasil mempertahankan WTP selama 10 kali berturut-turut.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel Wahyu Priono menyebut, pemberian opini tersebut salah satunya disebabkan adanya ketekoran kas akibat penggunaan anggaran tak sesuai dengan peruntukkan. Tiga OPD tersebut terbukti melakukan hal itu.

Baca Juga: Gerak Cepat! Awal 2022 Konstruksi Stadion Mattoanging Dimulai

TERKINI

KPU Provinsi Kalbar Resmi Tutup Rangkaian Sosling Pilgub 2024  

22 November 2024 23:44 WIB

Pj Bupati Landak Buka Rakor Program Pemberantasan Korupsi

22 November 2024 23:41 WIB

Ngopi Bareng, Cara Sujiwo Serap Aspirasi Warga 

22 November 2024 23:38 WIB

Rakorda Bidang KUMKM Bangun Koperasi dan UMKM Selaras Program Kerja Asta Cita

22 November 2024 23:36 WIB