Plt Gubernur Sulsel Bakal Sanksi 3 OPD Penyebab Ketekoran Kas

1 Juni 2021 17:30 WIB
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman ( Dok Humas Pemprov Sulsel)

Makassar, Sonora.ID - Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman akan mengambil sikap tegas terhadap 3 OPD yang terbukti menyebabkan kas daerah tekor. Ketiga OPD tersebut yakni Sekretariat Dewan, Badan Penghubung dan Dinas PUTR.

Atas rekomendasi inspektorat, Andi Sudirman akan mengevaluasi dan memberi sanksi ketiga OPD tersebut.
Sudirman memberi waktu 60 hari kepada ketiga OPD itu mengembalikan uang ke kas daerah.

"Tindak lanjut dalam 60 hari akan ditegasi untuk selesaikan dan jika ditemukan pelanggaran akan mengacu pada rekomendasi. Sanksi akan diberikan sesuai rekomendasi inspektorat," ujar Sudirman di Makassar, Selasa (1/6/21).

Baca Juga: Akhir 2021, Dispora Sulsel Lelang Dini Proyek Stadion Mattoanging

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk keseriusan Pemprov Sulsel guna mendorong perbaikan prosedur tatanan penganggaran yang lebih baik.

Serta mendorong ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi bagi masyarakat banyak.

"Catatan dari BPK ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut untuk OPD terkait," tegas Sudirman.

Baca Juga: Kas Tekor, BPK RI Ganjar Pemprov Sulsel Opini WDP

Ia berharap, evaluasi nantinya bisa mencegah kejadian serupa tidak berulang kembali di tahun ini.

Di sisi lain, lanjutnya, evaluasi ketat bertujuan membentuk tim kerja solid yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan sistem pemerintahan.

"Ini juga menjadi warning untuk semua OPD. Sebagai pejabat negara, harus hati-hati. Setiap rupiah yang masuk ataupun yang keluar harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya untuk orang banyak," tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan predikat opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulsel Tahun Anggaran 2020. Padahal Pemprov Sulsel berhasil mempertahankan WTP selama 10 kali berturut-turut.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel Wahyu Priono menyebut, pemberian opini tersebut salah satunya disebabkan adanya ketekoran kas akibat penggunaan anggaran tak sesuai dengan peruntukkan. Tiga OPD tersebut terbukti melakukan hal itu.

Baca Juga: Gerak Cepat! Awal 2022 Konstruksi Stadion Mattoanging Dimulai

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm