"Pelatihannya rencana akan dibuka Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pelatihan ini supaya aman dari sisi hukum dan keuangan,” kata Yudhi saat ditemui di Kampus UPA jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa, kemarin.

Yudhi menyebut, sejauh ini animo perangkat desa yang ingin ikut pelatihan sertifikasi pengelolaan keuangan sangat tinggi.

Pihaknya mencatat, sebanyak 1.200 Pemdes telah mengajukan pendaftaran. Sayangnya, untuk saat ini kuota terbatas hanya 100-200 Pemdes.

“Laporan di Jawa Tengah hari ini sudah ada 1.200 siap untuk mendaftar, tapi jatah kita 100-200 dulu. Ini sebuah peluang dan kesempatan,” ujarnya.

Baca Juga: Kades di Pesisir Barat Lampung Korupsi Dana Desa Rp 296 Juta untuk Kepentingan Pribadi

Sementara, Rektor UPA Bastian Lubis menambahkan, pihaknya siap terlibat dalam pelatihan tersebut. Tujuannya demi menghasilkan perangkat desa yang mumpuni dalam mengelola keuangannya.

“Ada satu multiflayer effect yang akan berdampak kepada pembangunan ekonominya, Karena sudut pandang kita adalah bagaimana menciptakan ekonomi setelah pandemi,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Kalimantan Utara juga manggandeng UPA dalam hal peningkatan kompetensi pengelelolaan keuangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih kecil.

Untuk diketahui, UPA merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Keuangan. Bahkan, lisensinya langsung berasal dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Baca Juga: Indomaret Makassar Dibakar Karyawan, Uang Rp 58 Juta Dicuri