Sonora.ID - Negara Indonesia memiliki batas wilayah negara di darat dan maritim dengan kurang lebih 12 negara, khususnya dengan Malaysia memiliki batas darat dan maritim.
Wilayah perbatasan antara Negara Indonesia dan Malaysia, dalam hal ini perbatasan darat memang membutuhkan perhatian lebih dan kerjasama dari kedua negara untuk menjaga hubungan baik dan secara bersama menyelesaikan isu-isu kawasan perbatasan serta juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan kedua negara
Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan juga menyelesaikan isu-isu perbatasan, telah dibentuk forum Kerjasama Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Sosio Ekonomi Malaysia-Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan KK/JKK Sosek Malindo.
Baca Juga: Usulan Disetujui Mendagri, Safrizal ZA Umumkan Libur di Daerah PSU
Forum ini adalah bentuk kerja sama antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Negara Malaysia, untuk membahas dan menyepakati permasalahan akses sosial, ekonomi, dan budaya di kawasan perbatasan tersebut dan isu-isu lalu lintas perbatasan termasuk didalamnya keamanan perbatasan antar negara.
Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Thomas Umbu Pati menyatakan bahwa, kedua pihak dalam forum ini rutin melakukan pertemuan untuk menjaga kondisi perbatasan agar tetap kondusif.
“Mereka melakukan pertemuan tahunan secara bergantian untuk membahas hal-hal teknis kerja sama di daerah lalu dibawa ke Pertemuan Sekretariat Bersama, dan terakhir pembahasan pada Forum Persidangan/Pertemuan Tahunan Sosek Malindo tingkat Pusat , sebagai forum penerimaan Pelaporan, Pemberian arahan, dan Pembuat Keputusan Bersama,” ungkapnya menegaskan dalam wawancara bersama dengan Radio Sonora.
Jadi, sebelum sampai pada forum tersebut, ada beberapa tingkatan forum di bawahnya, yaitu Tingkat Daerah atau Sosekda Malindo di Provinsi dan Negeri yang berbatasan, Forum Sekretariat Bersama, dan kemudian Forum tertinggi secara Nasional.
Kerja sama bilateral di perbatasan ini menjadi penting karena terkait dengan interaksi perlintasan orang dan barang yang masuk dan keluar di titik perlintasan kawasan perbatasan.
Karena banyak hal krusial di dalamnya, setiap proses agenda diplomasi dalam wilayah perbatasan ini, melibatnya banyak pihak.
“Hal ini sangat penting melibatkan Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Karantina pada Kementerian Kesehatan, Karantina Pertanian, dan Karantina Perikanan, lalu unsur security-nya dan potensi ancaman yang muncul di kawasan perbatasan adalah Kepolisian dan TNI,” jelas Thomas yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Sekretariat Bersama Sosio Ekonomi Malaysia-Indonesia.
Sudah ada banyak hasil nyata dari kerja sama kedua negara tersebut, yaitu aksi pemberantasan rabies di perbatasan, festival budaya, pembukaan pendidikan bagi anak-anak pekerja Indonesia, keamanan perbatasan orang dan barang, dan masih banyak lagi. (*Adv)