Sonora.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di bidang kesehatan, hingga 20 Agustus 2021 mencapai Rp 77.18 Triliun.

Angka tersebut sama dengan 35.9% dari yang dianggarkan sebesar Rp 214.96 Triliun.

Anggaran tersebut telah digunakan untuk, pembiayaan diagnostic untuk testing dan tracing, therapeutic untuk biaya perawatan 426,94 ribu pasien covid19, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, serta obat dan APD.

"Total PEN kita naik dari Rp 699 Triliun menjadi RP 744 Triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani: APBN Dukung Program Penurunan Emisi Karbon

Realisasinya untuk kesehatan 35.9% sampai Agustus,"kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, dalam rapat kerja bersama komisi XI DPR RI, Senin (23/08/2021).

Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk membiayai pengadaan 81.42 juta dosis vaksin covid19, bantuan iuran JKN untuk 19.15 juta orang, serta insentif perpajakan dibidang kesehatan.

Sementara untuk realisasi di bidang perlindungan sosial, telah mencapai 53.2% dari pagu anggaran, atau sama dengan 99.33 triliun rupiah, dengan manfaat PKH untuk 9.9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako untuk 16.1 juta KPM, BST untuk 10 juta KPM dan BLT Desa untuk 5.51 juta KPM.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Peringatkan Soal Climate Change yang Jadi Ancaman Nyata

Kemudian juga digunakan untuk pembiayaan Kartu Prakerja untuk 2.82 juta orang, bantuan kuota internet, subsidi listrik, dan bantuan subsidi upah.

“Perlindungan sosial 53.2 persen, ini tadi dengan perlinsos yang telah diperluas,” lanjut Sri Mulyani.

Selanjutnya, untuk dukungan UMKM dan korporasi, hingga 20 Agustus 2021, realisasi anggarannya masih cukup rendah, yakni baru 29.6 persen dari pagu anggaran, dengan manfaat Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) 11.84 juta usaha, IJP UMKM untuk 2,04 Juta UMKM, IJP Korporasi untuk 26 Korporasi, serta penempatan dana pada bank, dan subsidi bunga KUR dan non KUR.

Baca Juga: Sri Mulyani: Pandemi akan Menjadi Endemi di Tahun 2022

“UMKM baru 29.6%. Ini sekali lagi, yang bisa jalan hanya BPUM, itupun mencapai yang tadi 12 juta, ternyata masih 11,84 juta usaha yang dapat.

Kemudian IJP untuk penjaminan kredit modal UMKM untuk 2 Juta UMKM dan untuk korporasi 26 korporasi,”jelas Sri Mulyani.

Realisasi untuk insentif usaha telah mencapai 81.8 persen, atau sebesar 51.39 triliun rupiah telah tersalurkan, yang terdiri dari PPh 21 DTP untuk 73.970 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP untuk 119.354 UMKM dan pembebasan PPh 22 Impor untuk 9.530 wajib pajak.

Baca Juga: HUT Sonora ke-49, Sri Mulyani: Sonora adalah Mitra Penting Pemerintahan

Insentif lainnya adalah pengurangan angsuran PP 25 untuk 58.441 wajib pajak, pengembalian pendahuluan PPN untuk 1.924 WP, penurunan tarif PPh Badan untuk seluruh WP, PPN DTP Properti untuk 574 penjual, dan PPnBM mobil bagi enam penjual.

Terakhir untuk program prioritas, realisasi anggarannya mencapai 42.6%, atau sebesar Rp 50.25 triliun, yang didalamnya termasuk untuk pembiayaan program padat karya yang ada di kementerian dan lembaga, ketahanan pangan, hingga ICT.

Secara keseluruhan, total realisasi PEN tahun 2021, sampai dengan 20 Agustus 2021 mencapai 326.16 triliun rupiah, atau 43.8 persen dari pagu Rp 744.77 triliun.

Baca Juga: Pandemi Tak Berujung, Sri Mulyani Mulai Khawatir Soal Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal II 2021