Medan, Sonora.ID - Menteri Keuangan, Sri Mulyani berkunjung ke kantor Polrestabes Medan dalam acara penyaluran Bantuan Tunai Untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), di halaman Polrestabes Medan, Kamis (9/9/2021). 

Sri Mulyani menjelaskan pihaknya diminta presiden untuk menguji coba program pemerintah yang dilakukan karena melihat kondisi masyarakat terjepit di masa pandemi Covid-19.

Selama ini bantuan tersebut diberikan melalui kementerian koperasi dan UMKM yang bekerjasama dengan dinas koperasi dan UMKM di masing-masing pemerintah daerah. 

"Dan itu sudah lebih dari 12 juta UMKM dan PKL yang dapat Rp 1,2 juta untuk masing-masing pedagang," ujarnya. 

Sri Mulyani mengatakan, peningkatan angka Covid-19 terutama varian Delta. Beberapa daerah di indonesia yang mengalami PPKM level 4 terpaksa masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan mobilisasi.

Baca Juga: Amplop Bansos Bertuliskan Nama Bupati Karanganyar dan Istrinya Ramai Diperbincangkan

Dampaknya, katanya, terutama pada ekonomi masyarakat. Makanya banyak para pemilik warung, PKL tadi memberikan testimoni bahwa kehidupannya lebih berat saat ini. 

Sebab, omsetnya turun sampai 75 persen. Presiden memberikan bantuan tahun ini dengan anggaran Rp 15,8 triliun. 

Dengan meningkatnya varian Delta, TNI-Polri diberikan kewenangan untuk menyalurkan ke PKL. 

Demikian tugas ini dapat dipahami oleh masyarakat jika meminta warung masyarakat harus dipindahkan atau ditutup serta lainnya. 

"Yang disalurkan TNI-Polri adalah untuk 1 juta PKL dan UMKM. Polri ada 500 ribu dan TNI 500 ribu. Dan saya senang Polri langsung membuat sistem bahwa yang menerima itu memang benar," ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Dana SILPA Tahun Anggaran 2020 Dimanfaatkan untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

"Tadi pakai tanda bukti dan foto lalu di administrasikan ke komputer dan pertanggung jawabannya luar biasa," sambungnya. 

Harapnya dengan dana, yakni Rp 600 miliar untuk TNi dan Rp 600 miliar untuk Polri, dapat diteruskan untuk masyarakat. 

Utamanya para pedagang kaki lima. Tentu bukan hanya untuk Medan tapi seluruh daerah yang terkena UMKM level 4. 

"Saya terimakasih ke masyarakat yang selalu terapkan Prokes. Semoga pemerintah terus hadir melalui keuangan negara dan sampai utuh ke masyarakat," tutupnya. 

Ia mengungkapkan sistem tersebut harus dibuat, karena tadi ada usaha yang sudah mendapatkan bantuan di gelombang 12 juta pertama melalui Kementerian koperasi. 

Jadi, saat ini TNI - Polri menyakinkan bahwa usaha yang diberi belum mendapatkan bantuan. Agar terwujud keadilan.

Baca Juga: Sri Mulyani: Aspek Akuntabilitas Jadi Salah Satu Tantangan Pemerintah dalam Realisasi APBN 2020