Banjarmasin, Sonora.ID - Mestinya, penanganan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin sudah bisa rampung dalam tahun ini.

Dimana berdasarkan Surat Keputusan (SK) kumuh dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tahun 2015 lalu, ada seluas 549 hektar kawasan kumuh.

Hasilnya, selama lima tahun diatasi, Pemko Banjarmasin mampu menurunkan luas kawasan kumuh menjadi 36 hektar. Tentunya dengan melalui program pembenahan.

"Pada saat itu yang paling banyak kita benahi ada di wilayah Banjarmasin Selatan," ucap Ahmad Fanani Syaifudin, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Banjarmasin, saat dikonfirmasi Smart FM di Balai Kota, Selasa (28/09) pagi.

Baca Juga: Siap-Siap! Warga Banjarmasin Menolak Vaksin Bakal Dikenakan Sanksi

Namun dalam perjalannya, PR Pemko Banjarmasin untuk mengatasi kawasan kumuh di kota berjuluk seribu sungai ini kembali bertambah.

Pasalnya menurut Fanani, RTRW Kota Banjarmasin kembali berubah di tahun 2021. Alhasil, kawasan kumuh pun turut kembali meluas.

Jika sebelumnya tinggal tersisa sekitar 36 hektar luas kawasan kumuh, kini turut bertambah menjadi sekitar 380 hektar dengan adanya perubahan RTRW tersebut. Merata di lima kecamatan.

Baca Juga: Konflik Baliho Bando A. Yani, APPSI Berharap Pemko Berubah Pikiran

"Yang dulunya wilayah berwarna hijau sebagian juga ada menjadi kuning seiring dengan perubahan RTRW ini. Maka muncullah kumuh-kumuh baru," ungkapnya.

Fanani menjelaskan, dengan adanya perubahan RTRW ini, itu berarti pihaknya kembali ditargetkan selama lima tahun ke depan, untuk menuntaskan kawasan kumuh baru.

Fanani merincikan, setidaknya ada 7 indikator yang menjadikan wilayah itu sebagai kawasan kumuh.

Diantaranya terkait tata bangunan yang tidak teratur, jalan lingkungan dan limbah sampah serta air bersih.

"Yang paling berat mengenai sampah. Maka dari itu kita perlu kerjasama dengan Dinas terkait untuk menyelesaikannya. Targetnya lima tahun kedepan semoga bisa 0 kawasan kumuh," harapnya.

Baca Juga: PPKM Banjarmasin - Banjarbaru Turun Level, Satgas Covid-19 Kalsel: Mudahan Inmendagrinya Segera Turun

Dari sisi anggaran, Fanani mengaku tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kota Banjarmasin, karena ketersediaannya yang terbatas.

Alhasil, pihaknya harus memutar otak bagaimana caranya untuk melobi bantuan setiap program yang ada di Pemerintah Pusat.

"Kalau hanya mengandalkan APBD Kota berat. Makanya minta bantuan ke pemerintah pusat dan itu lebih realistis. Contohnya penanganan di kawasan Kelayan, APBD yang keluar hanya Rp 41 M untuk pembebasan lahan. Tapi total keseluruhan uang yang berputar mencapai Rp 125 M," pungkasnya.

Baca Juga: Konflik Baliho Bando A. Yani, APPSI Berharap Pemko Berubah Pikiran