Banjarmasin, Sonora.ID - Dugaan kasus catcalling yang dialami MRA (21), mahasiswi Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin hingga kini masih menggantung.

Padahal Sebelumnya, pihak kampus melalui bidang kemahasiswaan berjanji, akan membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti kasus chat mesum yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai kampus.

Sayangnya, saat dihubungi awak media, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Uniska, Idzani Muttaqin justru melempar hal tersebut ke Rektor, Prof Abdul Malik.

Baca Juga: Sempat Viral WA Pelecehan Seksual dengan Dalih Pemeriksaan Kesehatan Pasca Vaksin di Puskesmas Teras Boyolali

“Langsung ke rektor aja konfirmasi. Karena sudah diserahkan ke tim etik universitas,” singkat melalui pesan Whatsapp yang diterima Smart FM Banjarmasin, Selasa (28/09).

Sesaat kemudian, awak media pun mencoba menghubungi Rektor Uniska, Kamis (30/09). Sayangnya dua kali dihubungi orang nomor satu di Universitas itu tidak juga merespon.

Bahkan saat dihubungi melalui pesan Whatsapp guna meminta konfirmasi, yang bersangkutan hanya membaca.

Baca Juga: Tak Banyak Upaya, KPI Serahkan Kasus Pelecehan Seksual Sepenuhnya Kepada Pihak Kepolisian

Tak habis sampai disitu, awak media mencoba menemui sang Rektor ke ruang kerjanya. Sayangnya lagi-lagi tak berhasil.

Pegawai staf Rektor Uniska berkata harus ada janji terlebih dahulu sebelum wawancara ke Prof Abdul Malik.

“Harus buat janji dulu kalau mau wawancara. Karena bapak agendanya sangat padat,” cetusnya.

Wartawan pun mencoba meminta staf tersebut untuk mengatur jadwal wawancara tersebut Rektor Abdul Malik. Namun staf bersangkutan tak bisa memastikan kapan ada agenda kosong.

“Harus sesuai birokrasi, kalau mau atur jadwal silahkan ke Humas Uniska,” tuturnya.

Terpisah. Direktur Borneo Law Firm, M. Pazri menilai, jika pihak kampus masih menunjukkan adanya ketidakterbukaan terhadap masyarakat apalagi korban, maka akan menimbulkan rendahnya kepercayaan  civitas akademika atau masyarakat terhadap lembaga tersebut.

"Memang kebanyakan kasus-kasus yang terjadi di internal kampus condong tertutup dalam prosesnya untuk menjaga nama baik. Saya sepakat saja, namun ketika diminta penjelasan jangan sampai ada dugaan  terdapat  tidak transparansi dalam setiap proses," ujarnya, Kamis (30/09).

Baca Juga: Dugaan ‘Catcalling’ Oknum Pegawai Kampus, LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan Ingatkan Tiga Dosa

Seharusnya, dalam setiap tahapan proses penyelesaian masalah kampus menyampaikan hasilnya. Sehingga publik dapat mengetahui apakah proses tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur atau tidak.

"Sepengetahuan saya dalam proses investigasi kasus, penyelesaian  masalah kampus biasanya berpedoman kepada  Kode Etik Tenaga Kependidikan, Dosen dan Karyawan. Apakah di Uniska ada atau tidak hal tersebut dan SOP nya, ini perlu diperjelas," tanyanya.

Ia menyarankan, pihak kampus perlu juga bercermin dan mengimplementasikan   UU  14 Tahun 2008,  bahwa tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

"Pihak kampus harus perlu transparan. Karena hakikat pendidikan adalah untuk memartabatkan kehidupan dan memanusiakan manusia. Itulah hakikat dari Kampus Merdeka. Dan Kampus Merdeka sebagai kampus kehidupan sebagai kampus kehidupan mengantarkan manusia menjadi sosok-sosok yang bisa mempertahankan kehidupannya," harapnya.

Baca Juga: Alami Pelecehan Seksual, Cantika Abigail: Mari Kita Ajari Para Lelaki