"Kalau sirkuit untuk penimbunan, ada juga tettere," sebutnya.
Selain itu, membiayai program yang menyentuh pelaku UMKM. Hal ini sebagai upaya pemerintah menguatkan ekonomi yang terdampak pandemi Covid 19.
"Karena kita memang mau membangkitkan ekonomi kecil," sambungnya.
Sebelumnya, raperda perubahan APBD Makassar 2021 disetujui oleh seluruh fraksi dewan. Kemudian ditetapkan dalam sidang paripurna.
Baca Juga: Wali Kota Pangkas APBD-P 2021, Terbesar Belanja Pegawai Kontrak
Wali kota, Danny Pomanto bercerita pembahasan perubahan APBD Makassar bersama DPRD, cukup solid dan sengit, tapi tujuannya sama yakni memperjuangkan rakyat.
"Alhamdulillah, saya kira pembahasan ini tetap tidak lewat waktu, cukup solid dan sengit, namun semua bertemu pada satu titik, yakni sama sama ingin memperjuangkan rakyat," ucapnya.
Dia menjelaskan, dengan adanya perubahan anggaran termasuk didalamnya belanja tak terduga, yang naik secara signifikan. Danny menjelaskan bahwa yang penting ada keseimbangan.
Baca Juga: Sempat terkendala Pandemi, Medan Akan Tambah 10 Halte Bus Trans Metro Deli
"Misalnya biaya operasi pegawai yang tadinya 33 persen, jadi 30 persen. Kemudian dari berang dan jasa dari hampir 42 persen jadi 29 persen, sehingga bisa di hemat untuk biaya belanja modal, yang tadinya hanya 15 persen menjadi 30 persen," jelasnya.