Makassar, Sonora.ID - Wali Kota, Danny Pomanto memberi gambaran peruntukan anggaran dalam perubahan APBD 2021.
Diketahui, baru saja ditetapkan setelah seluruh fraksi DPRD menyetujui.
Danny menyebut dalam struktur, porsi terbesar untuk belanja modal. Digunakan membiayai proyek fisik yang bisa terlaksana hanya beberapa bulan.
Dengan pertimbangan, waktu yang tersisa di tahun ini. Pelaksana diminta segera memulai tender.
Baca Juga: Wali Kota Pangkas APBD-P 2021, Terbesar Belanja Pegawai Kontrak
"Kita kan harus tender jadi paling tidak sebulan lah atau satu bulan setengah pelaksana," ujarnya saat ditemui, Jumat (1/10/2021).
Danny menginginkan proyek itu bisa terlaksana. Jika tidak mampu, diminta dilaporkan agar segera dialihkan.
Pihaknya meminta jangan dipaksakan karena bisa menjadi masalah nantinya.
"Saya mau menyampaikan kalau tidak sanggup biarkan jadi silpa, jangan coba-coba karena itu jadi bermasalah nantinya," tambahnya.
Baca Juga: DPRD Sumsel Sepakati Perubahan APBD Sumsel 2021 Sebesar Rp 11,5 triliun
Sejumlah infrastruktur yang terencana diantaranya perbaikan jalan metro tanjung bunga, sirkuit balap untia dan lainnya.
"Kalau sirkuit untuk penimbunan, ada juga tettere," sebutnya.
Selain itu, membiayai program yang menyentuh pelaku UMKM. Hal ini sebagai upaya pemerintah menguatkan ekonomi yang terdampak pandemi Covid 19.
"Karena kita memang mau membangkitkan ekonomi kecil," sambungnya.
Sebelumnya, raperda perubahan APBD Makassar 2021 disetujui oleh seluruh fraksi dewan. Kemudian ditetapkan dalam sidang paripurna.
Baca Juga: Wali Kota Pangkas APBD-P 2021, Terbesar Belanja Pegawai Kontrak
Wali kota, Danny Pomanto bercerita pembahasan perubahan APBD Makassar bersama DPRD, cukup solid dan sengit, tapi tujuannya sama yakni memperjuangkan rakyat.
"Alhamdulillah, saya kira pembahasan ini tetap tidak lewat waktu, cukup solid dan sengit, namun semua bertemu pada satu titik, yakni sama sama ingin memperjuangkan rakyat," ucapnya.
Dia menjelaskan, dengan adanya perubahan anggaran termasuk didalamnya belanja tak terduga, yang naik secara signifikan. Danny menjelaskan bahwa yang penting ada keseimbangan.
Baca Juga: Sempat terkendala Pandemi, Medan Akan Tambah 10 Halte Bus Trans Metro Deli
"Misalnya biaya operasi pegawai yang tadinya 33 persen, jadi 30 persen. Kemudian dari berang dan jasa dari hampir 42 persen jadi 29 persen, sehingga bisa di hemat untuk biaya belanja modal, yang tadinya hanya 15 persen menjadi 30 persen," jelasnya.
Menurutnya BTT dan hibah yang 10 persen harus dilihat dalam keseimbangan itu, artinya dari 100 persen yang bisa dibuat hanya 15 persen.
"Bayangkan dari 100 persen hanya 15 persen yang bisa untuk kebutuhan masyarakat," tuturnya
Bahkan kata Danny di barjas juga, semua bukan hanya untuk pegawai, melainkan justru untuk masyarakat.
"Artinya kalau kita lihat fifty fifty berarti lebih dari 50 persen, sekarang uang yang dimiliki pemerintah kota Makassar, akan ditumpahkan ke masyarakat karena kita butuh uang turun ke bawah," terangnya.
Baca Juga: DPRD Makassar Soroti Penurunan Target PAD 2021, Ini Penjelasan Wali Kota