Tuntutan lainnya, mendesak pengelolaan retribusi parkir diambil alih oleh Dinas Perhubungan dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan parkir pada Bapenda.

Hal itu sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009, perda nomor 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah (pajak parkir).

Massa juga meminta peniadaan sejumlah parkir elektronik yang terletak di jalan boulevard dan pengayoman.