Banjarmasin, Sonora.ID - Tepat di hari kedatangan Presiden RI, Joko Widodo ke Banjarmasin, puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras), di depan kantor DPRD Kalsel, Kamis (21/10).

Unjuk rasa ini digelar, dalam rangka evaluasi dua tahun Kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin.

Di sela-sela unjuk rasa, Koordinator Aksi, Zikri Nur Abadi menepis, bahwa aksi yang digelar kali ini mengambil momen kedatangan Presiden, Joko Widodo.

"Aksi ini serentak secara nasional dalam rangka evaluasi dua tahun Kabinet Indonesia Maju. Agendanya pun sudah kita rencanakan jauh-jauh hari," ucapnya, saat ditemui Smart FM Banjarmasin.

Baca Juga: Hadapi Polusi, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pontianak Tanam 250 Pohon

 

Menurutnya, ada sejumlah PR yang belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Baik itu terkait kasus Hak Asasi Manusia (HAM), perekonomian, tambang hingga RUU Cipta Kerja.

"Evaluasi kali ini masih sama. Mengangkat isu-isu yang belum selesai," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga membawa berbagi isu daerah. Seperti menuntut pengesahan RUU masyarakat dan akui wilayah masyarakat adat serta wilayah kelola rakyat.

Lalu, menyetop izin pertambangan dan sawit dari meratus dan pulau-pulau kecil lainnya. Kemudian membentuk satgas/komisi khusus kejahatan lingkungan dan pengadilan lingkungan.

Baca Juga: Vaksinasi di Kabupaten Banjar Rendah, Wagub Kalsel: Ada Penumpukan Vaksin di Banjarmasin

Terakhir, Ia juga menuntut jaminan kesejahteraan bagi petani dan pemerataan infrastruktur.

"Sayangnya tidak ada satupun pihak DPRD yang menemui kami. Bagi kami ini adalah sebuah hal yang buruk," sesalnya.

"Padahal kedatangan Presiden ini momen yang pas untuk bisa menyampaikan tuntutan langsung. Namun tidak ada yang hadir. Kabarnya semua (anggota DPRD) sedang reses," tuntasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke kota Berjuluk Seribu Sungai untuk meresmikan Jembatan Sungai Alalak.

Tak kunjung ada kejelasan bisa bertemu dengan legislatif, para demonstran pun memilih mundur dan memberikan 'kartu merah' kepada Presiden, Joko Widodo beserta jajaran, karena dianggap telah gagal memimpin Indonesia.

Baca Juga: Merawat Budaya, Menjaga Tradisi Baayun Maulid di Banjarmasin