Surabaya, Sonora.ID – Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, persentase capaian luasan perhutanan sosial telah menempatkan Provinsi Jawa Timur pada posisi puncak untuk Pulau Jawa.

Persentase luasan perhutanan sosial yang telah terealisasi di Jatim telah mencapai 65,19 persen atau seluas 176.962,08 hektar area. Jawa Timur juga menempati posisi teratas dalam hal jumlah surat keputusan (SK) yang telah terbut yakni sebanyak 348 unit SK atau 54,46 persen dari total capaian di Pulau Jawa.

Dari 348 unit SK perhutanan sosial, sebanyak 303 unit merupakan SK Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) atau sebesar 32,48 persen dari total capaian SK Kulin KK Nasional dan Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak memperoleh SK Kulin KK.

Baca Juga: Pemerintah Kota Surabaya Buka 8 Taman Kota dengan Prokes Ketat

Jumlah petani penggarap Jawa Timur menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa yakni sebanyak 119.576 kepala keluarga atau 68,17 persen dari total capaian di Pulau Jawa.

“Perhutanan sosial ini membawa dampak besar bagi masyarakat sekitar hutan. Tidak hanya dampak ekonomi, namun juga berkontribusi dalam pengurangan peristiwa kebakaran, pembalakan liar, pencurian kayu, dan konflik lahan,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Wana Wisata Pantai Sowan Tuban, Kamis (28/10/2021).

Khofifah mengatakan, melalui Perhutanan Sosial, masyarakat diberikan akses lahan di kawasan hutan, untuk digunakan sebagai modal kegiatan ekonomi produktif. Karenanya, ia berharap akses tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Lewat program ini kami berupaya mendorong agar perekonomian warga sekitar kawasan perhutanan sosial ikut membaik, termasuk juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar maupun luar anggota kelompok usaha,” imbuhnya.

Gubernur menerangkan, saat ini dari 348 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), telah terbentuk 489 Kelompok Usaha Perhutanan sosial (KUPS) atau sebesar 45,78 persen dari total KUPS di Pulau Jawa. KUPS tersebut telah menjalankan usaha produksi, terdiri dari komoditas agroforestri, buah-buahan, ekowisata, wisata alam, kayu-kayuan, madu, kayu putih dan hasil hutan bukan kayu lainnya.

Sedangkan, Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Kabupaten Tuban saat ini berjumlah 29 dan telah terbentuk 47 KUPS dengan komoditas Jagung, Kacang, Cabe, Singkong, Ekowisata, Silvopastura, dan hasil hutan lainnya.

Untuk KUPS dengan komoditas Kacang secara Nasional terdapat 76 KUPS, sebanyak 52,17 persen berasal dari Jawa Timur dan baru Kabupaten Tuban yang memiliki KUPS dengan komoditas Kacang berkelas KUPS Emas.

Baca Juga: Kawasan Pesisir Jadi Perhatian Wali Kota Antisipasi Bencana Alam di Surabaya

“Saya optimistis jika komoditi-komoditi hasil perhutanan sosial ini diolah dan dikemas lebih baik lagi maka nilai ekonominya akan semakin besar. Bukan tidak mungkin pula bisa menjadi komoditas unggulan daerah yang bisa dijual ke pasar luar,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan SK Perhutanan Sosial kepada 10 kelompok yang telah diberikan secara simbolis oleh Bapak Presiden R.I kepada LMDH Sekar Jati, LMDH Jenggolo Manik, LMDH Wana Bangkit, LMDH Wana Bima dari Kabupaten Tuban, LMDH Wono Joyo, LMDH Ande Ande Lumut, LMDH Wono Jalasi dari Kabupaten Lamongan dan LMDH Jati Murni, LMDH Jati Arum serta LMDH Mekar Jati dari Kabupaten Bojonegoro.

Gubernur juga memberikan bantuan Hibah Sarana Prasarana Ekonomi Produktif bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berupa  Mesin Penyulingan Minyak Atsiri dan Kendaraan Roda 3, Gazebo, Toilet dan tempat ibadah, alat pemipil jagung mobile roda tiga, Mesin pembuat kompos, timbangan elektrik dan alat pencacah rumput, bak fermentasi, kereta dorong dan hand sprayer.

Tidak hanya itu, kepada Kelompok Tani Hutan, Khofifah juga memberikan hibah benih porang sejumlah 800 Kg kepada 4 kelompok di Kabupaten Lamongan yaitu Kelompok Tani Milenial "Putramu", Kelompok Masyarakat "Fasko", Kelompok Masyarakat "Cahaya Al-Khoirot" dan LMDH "Wono Jalasi".