Banjarmasin, Sonora.ID - Meski kembali akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina memastikan bahwa tidak akan mengganggu proses pembongkaran baliho bando. Alias tetap berlanjut.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Periklanan Indonesia (APPS) Kalimantan Selatan, Winardi Sethiono mengancam, akan kembali melayangkan gugatan ke PTUN Banjarmasin, atas pembongkaran baliho bando di kawasan Ahmad Yani yang dikomandoi Satpol PP, Jumat (29/10) malam.

"Silahkan aja kalau mau menggugat ke PTUN. Pembongkaran akan tetap lanjut," ucap Ibnu, saat ditemui Smart FM Banjarmasin di Balai Kota, Senin (01/11) pagi.

Baca Juga: 'Ditebang' Dengan Perlawanan, Bando di Jalan Ahmad Yani Ditarget Kelar 10 Hari

Ibnu menyatakan, alasan jajarannya kekeh untuk tetap melakukan pembongkaran bando.

Salah satu diantaranya adalah sudah dua tahun Pemko tidak lagi memungut pajak atas bando-bando tersebut.

"Saya bertanya, ini pengusaha bertahun-tahun tidak bayar pajak, kira-kira diapakan? Sederhana saja. Selama ini mereka (pengusaha) sudah menikmati. Yang jelas ini adalah tekat Pemko menata kota lebih baik lagi," tegasnya.

Baca Juga: Tarif Baru PCR, Pemko Banjarmasin Tunggu Surat Resmi Dari Pusat

Ia juga membeberkan, bahwa sudah ada kesepakatan dengan pihak pengusaha.

Yakni memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk kembali mengajukan izin pembuatan reklame, asalkan tidak melintang di atas badan jalan.

"Reklame di kiri kanan jalan kan masih bisa. Kalau tidak mau saya tawarkan ke lain. Ayo kalau mau seperti itu. Tapi nanti dibilang tidak berpihak lagi dengan pengusaha lokal," tuntasnya.

Baca Juga: Resmi! Tarif Baru PCR Ditetapkan. Pemko Banjarmasin Perlu Sosialisasi

Diketahui sebelumnya, Ketua APPSI Kalsel juga menyayangkan aksi pemukulan yang dialami putranya Fedy Wibowo, saat akan melakukan pembongkaran baliho bando di pertigaan Kuripan. Alhasil, kasus ini pun dibawanya ke ranah hukum.

Terkait insiden tersebut, Ibnu pun tampak tidak mempermasalahkan laporan yang dilayangkan bersangkutan. Karena baginya, jajarannya telah bekerja sesuai dengan prosedur. 

"Saksi juga banyak disitu. Tidak hanya dari yang bersangkutan bahwa terjadi pemukulan, kena bogem dan sebagainya. Jadi silahkan saja," tutupnya.

Baca Juga: Tarif Baru PCR, Pemko Banjarmasin Tunggu Surat Resmi Dari Pusat