Jika tidak memungkinkan karena masih berproses hukum, bisa dialihkan untuk membiayai program lainnya.
"Kalau tidak ya mau diapa (tidak dilanjutkan). Tapi yang penting posnya ada," sambungnya.
Wahab belum mengetahui secara detail gambaran rencana pembangunan. Menyusul masih menuggu dokumen resmi dari pemerintah.
Selain RS Batua, dewan juga mendorong kelanjutan proyek rumah sakit ujung pandang yang kini terpantau belum difungsikan.
“Belum ada dokumennya (pembahasan anggaran pokok 2022), nanti kita lihat. Kita juga coba dorong RS ujung pandang,” lanjutnya.
Diketahui, pembangunan RS Batua terpaksa dihentikan lantaran adanya indikasi korupsi. Temuan polisi, pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak layak digunakan.
Sejauh ini, telah ditetapkan 13 orang tersangka. Adapun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, taksiran kerugian negara akibat penyalahgunaan anggaran sebesar Rp22 miliar.
Baca Juga: KPK Diminta Usut Kepala Daerah yang Terima Hibah Bankeu Pemprov Sulsel