Pemprov Kalbar Laksanakan Reformasi Birokrasi pada 8 Area Perubahan

11 Desember 2021 12:30 WIB
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan saat menerima audiensi kunjungan spesifikasi Komisi II DPR RI terkait Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke Provinsi Kalimantan Barat, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (10/12).
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan saat menerima audiensi kunjungan spesifikasi Komisi II DPR RI terkait Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke Provinsi Kalimantan Barat, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (10/12). ( Humas Pemprov)

Ia melanjutkan, hasil Survei Kepuasan Masyarakat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, untuk tahun 2019 dengan nilai 83,47, dan tahun 2020 dengan nilai 84,18 kategori Baik. Hal ini juga dapat dilihat dengan meningkatnya PAD Pemprov Kalbar, yaitu dari Rp 1,7 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 2,2 triliun di tahun 2020.

Efisiensi anggaran dari perjalanan dinas pegawai dan belanja lainnya sebanyak Rp 242 miliar pada tahun 2020, yang dialihkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, biaya sekolah SMA dan SMK, pembangunan SMK unggulan, pembangunan gedung layanan baru RSUD dr. Soedarso, pengembangan desa mandiri, dan penanganan pandemi Covid-19. 

Penghematan anggaran perjalanan dinas dari Rp 136 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 45 miliar pada tahun 2020 dan digunakan untuk membebaskan iuran murid SMA/SMK sebanyak 153.000 siswa dengan anggaran sebesar Rp 187 miliar pada tahun 2021.

Baca Juga: Pemprov Kalbar Terima Penganugerahan Produktivitas Paramakarya Tahun 2021

“Di tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memberikan bantuan keuangan khusus dengan total Rp 83,2 miliar serta bagi hasil pajak senilai Rp 792,8 miliar kepada 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Bantuan keuangan dan bagi hasil pajak ini tentunya dapat dimanfaatkan kabupaten/kota untuk pembangunan maupun penyelenggaraan pelayanan publik,” pungkas Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI, Cornelis menyampaikan, kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat merupakan kunjungan kerja spesifik Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.

Baca Juga: Update, Pemprov Kalbar Mendatangkan Oksigen Langsung dari Malaysia

Halaman Berikutnya
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm