Bagikan :
:quality(50)/photo/2021/12/15/img-20211215-wa0052jpg-20211215063304.jpg)
Walaupun dalam pertemuan ini, ada yang sedikit di kritisi oleh Danny terkait soal peta peta yang lama, dirinya meminta untuk menggunakan peta yang terbaru.
"Pertama harusnya peta yang terbaru dan total yang akan datang. Kita sudah masukkan tata ruang, dan kedua analisis sosial harus betul-betul menjadi utama dulu, karena saya merancang lorong, saya mau lihat aspek sosial, karena itulah yang menjadi bagian yang sangat penting," ujarnya.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Makassar. Nirman Mungkasa mengatakan, ada sekitar 477,77 hektar yang mau dikelola yang ada SK nya.
"Pengelolaan kawasan kumuh ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi terkait; drainase, sampah,air minum, pengelolaan pembakaran, banyak asset yang terlibat disitu dan memang harus ada penanganan sosialnya seperti yang diutarakan bapak wali kota tadi," terangnya.
Baca Juga: Pansel Umumkan 24 Calon Kepala Dinas Makassar, Keputusan di Tangan Wali Kota
:quality(50)/photo/2024/11/06/capybara-gojpg-20241106035943.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/wicked-1-ht-bb-241113_1731522091-20241122010947.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/maxresdefault-1jpg-20241122095747.jpg)
:quality(50)/photo/2024/11/22/p_headline_jemimah-cita-rilis-si-20241122105130.jpg)