Banjarmasin, Sonora.ID - Pemko Banjarmasin melalui Satpol PP akhirnya melayangkan Surat Peringatan (SP) 1 kepada pemilik lahan yang tersisa masuk dalam proyek Jembatan HKSN yang menghubungkan kelurahan Alalak Utara dan Kuin Cerucuk.

Sebelumnya, proyek Jembatan HKSN masih menyisakan polemik.

Di mana sejumlah warga menolak membebaskan lahan bangunan miliknya, karena harga yang ditawarkan pemko dianggap terlalu murah. 

Baca Juga: Pembangunan Jembatan Komplek Pandu Memakan Waktu Lebih Lama?

Alhasil, pada 30 November 2021 lalu, pemko pun memilih menempuh jalur konsinyasi di PN Banjarmasin. 

Saat konsinyasi, hadir para pemilik lahan beserta kuasa hukumnya. Seusai konsinyasi, warga melalui kuasa hukumnya mengutarakan keberatannya. Dan berniat melakukan gugatan. 

Namun seiring berjalannya waktu, karena uang ganti lahan bangunan yang dititipkan pemko tak kunjung diambil, tindakan tegas pun kembali dilakukan oleh pemko. 

Baca Juga: Dampak Banjir, Jembatan Penghubung di Kecamatan Dolok Merawan-Sergai Putus

"Iya, benar. SP 1 sudah kami layangkan senin tadi, (20/12). Isinya, meminta agar warga membongkar sendiri bangunan miliknya," ucap Ahmad Muzaiyin, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin, kepada Smart FM Banjarmasin.

"Seusai SOP, kami beri waktu 7 hari. Kalau belum dibongkar, akan kami layangkan SP 2, waktu yang diberikan itu 3 hari. Pun demikian dengan SP 3," tambahnya. 

Terpisah, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Rini Subantari menjelaskan, SP itu dilayangkan lantaran dinasnya melanjutkan proyek pengerjaan jembatan. 

"Kami maunya pembangunan jembatan itu selesai dikerjakan. Agar tanggung jawab kami juga cepat selesai. Bila bangunan itu belum dibongkar, bagaimana kami bisa melanjutkan pembangunan," ungkapnya.

Rini pun membeberkan, bahwa warga memang menginginkan harga tinggi untuk ganti lahan dan bangunan itu. Namun tentu, pihaknya tak bisa mengabulkan permintaan warga. 

Baca Juga: Lahan Tak Beres, Target Penyelesaian Jembatan HKSN 01 Terancam Meleset

"Kami tidak bisa menaikkan harga, karena soal harga itu sudah ditetapkan tim appraisal. Jadi, kalau warga berkenan, silahkan ambil uangnya di PN Banjarmasin," tekannya.

Disisi lain, Smart FM Banjarmasin mengkonfirmasi soal rencana gugatan yang bakal dilayangkan warga melalui kuasa hukumnya. Salah seorang kuasa hukum warga, Wahyu Utami, belum bisa memberikan tanggapan terkait hal itu. 

Pun demikian dengan salah seorang warga atau si pemilik lahan, yakni Arifuddin. 

Ada pun ketika disinggung terkait SP 1 yang sudah dilayangkan, Arifuddin mengaku sudah mengetahuinya. 

"Iya memang betul," tutupnya.

Baca Juga: Bakal Tempuh Jalur Konsinyasi, Dampak Lahan Proyek Jembatan HKSN yang Tak Beres