Banjarmasin, Sonora.ID - Pasca nama Nusantara ditetapkan sebagai nama bagi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur, sejumlah nama tokoh yang akan menjadi Kepala Otorita mulai bermunculan.

Bursa nama calon pemimpin di IKN yang berlokasi di Penajam itu beragam, mulai dari Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, mantan Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, mantan Menristek, Bambang Brodjonegoro, hingga Direktur Utama WIKA, Tumiyana.

Bahkan nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini pun turut muncul dalam bursa tersebut.

Di jagad media sosial seperti Twitter, banyak spekulasi hingga prediksi yang bermunculan terkait hal itu.

Namun dari semua nama yang muncul, tak satupun yang punya hubungan erat dengan Kalimantan, yang menjadi lokasi baru IKN.

Hal tersebut mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi. 

Ia menilai, orang yang tepat untuk menjadi Kepala Otorita IKN adalah orang Kalimantan.

“Yang tahu tanah ini, dengan keanekaragamannya, adalah orang Kalimantan, bukan orang lain,” tuturnya ketika ditemui pada Rabu (26/01) siang.

Untuk itu, Yani berharap Presiden Joko Widodo menunjuk orang asli Kalimantan untuk memimpin Nusantara, yang jabatannya setara dengan Menteri di tingkat pusat.

Baca Juga: DPRD Kalsel Desak Edy Mulyadi Minta Maaf kepada Masyarakat Kalimantan

“Kalimantan ini kan ada lima provinsi, ada lima kepala daerah, beliau-beliau ini yang tahu dan mengerti tentang kondisi di wilayah ini,” jelas wakil rakyat dari Dapil Tanah Bumbu dan Kotabaru itu.

Menurutnya, dengan dipilihnya orang Kalimantan sebagai Kepala Otorita IKN, pembangunan di wilayah tersebut akan lebih maksimal karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Baik secara geografis maupun sosial budaya.

DItanya terkait adanya polemik yang muncul tentang nama dan lokasi IKN di Kalimantan Timur, dirinya menegaskan hal tersebut merupakan keputusan dari pemerintah pusat lewat Presiden Joko Widodo dan tentunya sudah melalui riset.

Jika ada penolakan terkait hal tersebut, menurutnya harus disampaikan kepada pemerintah pusat, bukan dengan cara sindir-menyindir yang malah menimbulkan gesekan.

“IKN itu urusan pusat. Kita sebagai warga Kalimantan tidak pernah meminta-minta agar IKN ada di sini,” pungkasnya.

Baca Juga: Masuk Kriteria Calon Kepala IKN, Ridwan Kamil: Saya Tak Mau Berandai-Andai