Sonora.ID - Pelaksana tugas Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (Plt. Kepala BKHM), Anang Ristanto menyampaikan rangkuman jumlah layanan informasi publik tahun 2021.

Rangkuman yang masuk berasal dari 81 PPID Kemendikbudristek atau baru 26,1 persen dari total keseluruhan PPID di Kemendikbudristek yang berjumlah 310 PPID.

Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID Kemendikbudristek baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, berjumlah 30.170 pemohon.

Hal tersebut disampaikan Anang Ristanto dalam Rapat Koordinasi PPID 2020, di Bogor, Selasa (11/4).

“Dari 30.170 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 30.575 permohonan informasi dan yang dipenuhi sebanyak 30.356 informasi serta permintaan informasi yang ditolak sebanyak 245 permohonan informasi. Rerata waktu penyelesaian permohonan informasi dari keseluruhan pemohon informasi yakni 8,48 hari,” jelasnya, dalam keterangan tertulis yang kami terima.

Baca Juga: Disdik Makassar Terbitkan Edaran PTM Kapasitas 100 persen

Berdasarkan evaluasi pelayanan informasi di Kemendikbudristek tahun lalu, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi oleh PPID Kemendikbudristek.

Pertama, kurang meratanya pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif di seluruh satuan kerja Kemendikbudristek. Hal ini berakibat kurang optimalnya dalam pelayanan informasi publik.

Kedua, di masa pandemi Covid-19 saat ini, pemohon informasi melalui layanan secara tidak langsung mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih baik dalam penanganan permohonan informasi publik.

“Beberapa hal yang perlu dilakukan misalnya penguatan SDM, dan sistem pelayanan berbasis TIK agar layanan tetap bisa berjalan meskipun ada kebijakan pembatasan interaksi dalam upaya pencegahan dan penyebarluasan Covid-19 di perkantoran,” terang Anang Ristanto.

“Kolaborasi antar seluruh PPID di Kemendikbudristek, menurut Anang Ristanto, sangat dibutuhkan agar kita bersama mempunyai visi dan misi yang sama dan menjadi PPID yang solid, komunikatif, informatif, dan responsif dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu mengenai banyaknya permohonan informasi tentang pengadaan barang dan jasa, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti mengingatkan perlunya menjunjung tinggi hak masyarakat atas keterbukaan informasi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ia berharap para peserta dapat memberikan pelayanan informasi publik terkait pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

“Saya berharap seluruh PPID baik PPID Unit Utama, PPID UPT, PPID PTN, dan PPID LLDikti dapat berpartisipasi aktif dan memberikan rekomendasi dalam rakor PPID ini agar kita bersama mampu meningkatkan layanan informasi publik di Kemendikbudristek,” terang Suharti

Rakor PPID hari ini menghasilkan empat butir rekomendasi. Pertama, merumuskan perubahan dasar hukum terkait Layanan Informasi Publik di Kemendikbudristek (Permendikbud 41 Tahun 2020) yang menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, seperti perubahan aturan organisasi dan tata kerja, standar layanan informasi publik, dan lainnya.

Baca Juga: 3 Daerah di Kalbar Sudah Laksanakan PTM 100 Persen

Kedua, menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang layanan informasi publik bagi PPID dan Tim Pelaksana PPID.

Ketiga, melakukan penilain mandiri pelayanan informasi publik bagi sleuruh PPID di Kemendikbudristek sesuai target Reformasi Birokrasi Internal Kemendikbudristek.

Keempat, mengkoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di lingkup perguruan tinggi negeri dengan melibatkan PPID Ditjen Diktiristek dan PPID PTN.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kemendikbudristek, Koordinator PPID di Kemendikbudristek adalah kepala biro yang membidangi kehumasan, dalam hal ini Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek.

Satu dari tugas Koordinator PPID Kemendikbudristek adalah membantu, membina, dan mendampingi PPID Kemendikbudristek dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik.

PPID Kemendikbudristek terdiri dari PPID Unit Utama, PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT), PPID Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), dan PPID Pergururuan Tinggi Negeri (PTN). Para PPID ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana PPID sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud 41 Tahun 2020.