Makassar, Sonora.ID - Pendaftaran lelang jabatan direksi dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) resmi ditutup kemarin.

Total ada 120 pelamar. PDAM paling banyak diminati dengan 37 pendaftar. Rinciannya, direksi 16 orang dan dewas 21 orang.

Disusul 28 pendaftar di PD Pasar Makassar Raya dan PD Parkir Makassar Raya sebanyak 25 orang. Kemudian PD Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 14 pelamar dan 11 orang di PD Terminal Makassar Metro.

Terpantau, PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kurang diminati seiring hanya ada 5 pendaftar. Seperti dalam data yang diterima dari panitia seleksi.

Baca Juga: Wali Kota Persilakan Daftar Lelang Direksi dan Dewas BUMD Makassar, Siapa Saja?

Ketua Pansel, Andi Siswanta Attas mengatakan, mereka akan memperebutkan 30 formasi untuk jabatan direksi dan dewan pengawas. Tahapan saat ini yaitu seleksi administrasi dan hasilnya akan diumumkan pada 25 Maret 2022.

"Besok jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi," ujar Siswanta yang juga kepala BKPSDM Makassar pada Selasa (24/5/2022).

Sementara pantauan di lokasi pendaftaran di Balaikota, sejumlah pelamar merupakan tim pemenangan Danny-Fatma saat pilkada lalu.

Seperti jubir Indira Mulyasari, Heni dan Alo Natsar. Figur lainnya seperti Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto, Syafrullah dan Beni Iskandar.

Terpisah, Dosen Fisip Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr Aswar Hasan mengatakan, semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak menduduki jabatan.

Tetapi dia menggarisbawahi bahwa jangan sampai lelang jabatan sebagai ajang atau forum 'balas jasa' kepada para tim pemenangan terdahulu.

Sehingga hal itu berpotensi memunculkan pejabat yang tak profesional, independen.

Olehnya, bagaimanapun mereka yang dipilih ialah mereka yang berkompetensi memiliki jabatan itu.

"Intinya, jangan sampai itu menjadi ajang balas jasa. Harus ada transparansi, akuntabilitas dan objektif dalam seleksi," tekannya.

Tiga hal itu kata dia yang diprioritaskan dan menjadi prinsip utama dan syarat utama.

"Jangan ada titipan. Pilkada selesai saat walikota dilantik, tidak boleh lagi ekor-ekornya," singgungnya.

Pengamat Pemerintah Unhas Lukman Irwan menyebutkan jabatan direksi ialah orang-orang yang telah memenuhi kualifikasi, ada pula syarat teknis yang harus dipenuhi tiap orang yang berminat mendaftar.

Baca Juga: Usai THR, BPKAD Makassar Segera Cairkan Gaji 13 ASN: Kita Siapkan Rp43 miliar

Lukman menuturkan, sepanjang kompetensi itu dipenuhi maka mereka dianggap memiliki kapasitas untuk menahkodai perusda Makassar.

"Timsel harus berkerja maksimal, independen untuk menyeleksi mereka yang berintegrasi, independen," ujarnya.

Berkaitan apakah mereka yang mendaftar dekat dengan pengambil kebijakan hal itu tidak dinafikan. Pun, menjadi penting juga karena bakal ada teman atau mitra perusda yang tetap di bawah kendali pemkot.

Hal itu untuk menjalin sinergitas dan koordinasi dan komunikasi dengan jajaran direksi sehingga ada komunikasi yang berjalan baik.

Meski begitu ia tekankan, para calon mesti lulus pada syarat teknis yang disebutkan. Selanjutnya dari sisi integritas profesional yang menjadi prioritas.

Soal kedekatan, lanjut dia, tidak boleh melihat dengan kacamata tunggal, tetapi ada unsur profesionalisme yang ditekankan.