Solo, Sonora.ID - Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II Slamet Sutantyo dan seluruh jajaran eselon III melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan di Cilacap (Senin, 13/6). 

Dalam kunjungan ini rombongan Kanwil DJP Jawa Tengah II diterima oleh I Putu Murdiana yang baru sekitar 3 bulan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan.

Pertemuan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan ini merupakan upaya perkenalan sekaligus merapatkan barisan bersama instansi pemerintah dalam rangka pengamanan APBN dari sektor pajak. 

Baca Juga: Rapatkan Barisan Melalui Apel Pagi, Lapas Banjarmasin Siap Berikan Pelayanan Prima

Slamet pada kesempatan itu menyampaikan permintaan dukungan dan kesediaan Kalapas

Kelas I Batu Nusakambangan Cilacap untuk menerima penanggung pajak jika suatu saat ada wajib pajak di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II yang dilakukan upaya penyanderaan (gijzeling). 

“Gijzeling dilakukan bagi penanggung pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang pajak. Upaya penyanderaan ini merupakan langkah terakhir di bidang perpajakan dalam rangka penagihan pajak,” ungkap Slamet.

Lebih lanjut Slamet mengungkapkan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan agar kesadaran masyarakat di bidang perpajakan semakin meningkat. 

Baca Juga: Bekal Di Masyarakat, Warga Binaan Lapas Kelas IIA Banjarmasin Dilatih Membuat Bolu

Dalam menjalankan gijzeling, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh penunggak pajak.

Kriteria tersebut antara lain utang pajak sekurang-kurangnya sebesar seratus juta rupiah dan penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak. 

Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, pelaksanaan gijzeling hanya dapat dilakukan setelah ada Surat Perintah Penyanderaan atas izin Menteri Keuangan atau Gubernur dan diterima oleh penanggung pajak. 

Waktu penyanderaan sendiri maksimal 6 bulan sejak penanggung pajak dimasukkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan.

Meskipun telah dilakukan penyanderaan, hal tersebut tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan. 

Menjawab permintaan dari Kakanwil DJP Jawa Tengah II, Kalapas menyampaikan pihaknya telah menerima instruksi bahwa seluruh lapas dan rutan di Indonesia untuk menerima sandera pajak dan berkoordinasi dengan Kanwil DJP masing-masing di wilayah. 

“Kami siap menempatkan sandera pajak di lapas. Perlakuan sandera tetap dilakukan sama seperti  narapidana lain namun ditempatkan khusus terpisah dari narapidana lain mengingat penunggak pajak bukanlah narapidana,” ungkap Putu Murdiana.

#PajakKitaUntukKita

Baca Juga: Razia Blok Hunian Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Petugas Temukan Benda Ini

TERKINI

Ramalan Shio Besok, Selasa 26 November 2024: Shio Naga, Ular, Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

25 November 2024 22:55 WIB

SMPN 207 Jakarta Peringati Hari Guru, Kesejahteraan Dan Bidang Keilmuan Jadi Harapan

25 November 2024 21:25 WIB

Siswa Asal Indonesia Sukses Juarai JA SparktheDream Social Challenge Asia Pasifik

25 November 2024 21:22 WIB

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 125 Kurikulum Merdeka Worksheet 2.24

25 November 2024 21:10 WIB