Sonora.ID - Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pengelolaan Logistik Kepelabuhanan Berdasarkan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat yang digelar KPPU Kanwil I di Kabupaten Karo pada Kamis (21/7).

Kepala KPPU Kanwil I Ridho Pamungkas mengatakan, para pelaku usaha telah bersedia membatalkan kenaikan tarif depo kontainer di Pelabuhan Belawan, Medan.

“Pelaku usaha depo kontainer Pelabuhan Belawan menyatakan kesediaannya membatalkan pengenaan biaya administrasi per kontainer yang dilakukan secara serentak,” ungkapnya, Jumat (22/7).

Adapun kesediaan pembatalan kenaikan tarif dan rencana pembicaraan selanjutnya itu disampaikan Surya Dharma mewakili Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) di dalam FGD.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Kanwil DJP Kalbar Tumbuh 73,96 Persen hingga Juni 2022

Namun Setelah bersedia membatalkan kenaikan tarif depo kontainer, para pelaku usaha akan membicarakannya kembali dengan pengguna jasa kepelabuhanan dan diketahui oleh pemerintah, melalui Otoritas Pelabuhan. 

Ridho menyatakan pihaknya mengapresiasi kesediaan para pelaku usaha tersebut.

" Kenaikan tarif adalah hal yang wajar, tetapi masalah akan ditimbulkan dari besaran kenaikan yang tidak wajar," jelasnya.

Sementara itu, KPPU Kanwil I sebelumnya menyimpulkan terdapat potensi dugaan pelanggaran UU Antimonopoli dalam bisnis depo kontainer terhadap peti kemas yang melalui Pelabuhan Belawan.

Dugaan pelanggaran tersebut terindikasi berdasarkan hasil kajian KPPU Kanwil I terhadap biaya administrasi yang ditetapkan para pelaku usaha depo kontainer.

Mereka diduga melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Antimonopoli).

Baca Juga: PPS Berakhir, Kanwil DJP Jateng II Kantongi Penerimaan Rp 1,33 Triliun dari Wajib Pajak

Pasal 5 dalam UU tersebut mencantumkan ketentuan mengenai penetapan harga.

Yang mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Pelanggaran tersebut merupakan bagian dari praktik kartel.

KPPU Kanwil I menemukan indikasi pelanggaran terutama pada surat dari beberapa depo kontainer kepada EMKL/eksportir mengenai biaya administrasi.

Baca Juga: Peringati Hari Pajak 2022, Kanwil DJP Sumut I Selenggarakan Berbagai Kegiatan

Biaya administrasi sebesar Rp25.000 per kontainer diberlakukan secara serempak mulai 16 Maret 2022.

Padahal biaya administrasi sebelumnya hanya sebesar Rp25.000 per invoice, yang mana satu invoice bisa mencantumkan lebih dari satu kontainer.

Praktik ini diyakini dapat berdampak pada semakin tingginya biaya logistik.

Namun, Masalah ini kemudian direspon KPPU Kanwil I dengan mengadakan FGD bersama para pelaku usaha kepelabuhanan. Menurut Ridho, hukum persaingan usaha yang sehat dapat ditegakkan KPPU melalui penindakan atau pencegahan.

“FGD ini merupakan salah satu upaya KPPU menjalankan fungsi pencegahan sebelum melakukan penindakan,” katanya.

Ridho berharap kesediaan pelaku usaha depo kontainer untuk membatalkan kenaikan tarif tidak hanya sebatas pernyataan di FGD. Realisasi pembatalan kenaikan tarif depo kontainer akan dipantau dan dievaluasi KPPU Kanwil I," imbuh ridho mengakhiri.

Baca Juga: Lapas Banjarmasin dan BIN Provinsi Kalsel Gelar Vaksinasi Massal Warga Binaan