Makassar, Sonora.ID - DPRD Makassar meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menggali potensi daerah setempat.

Seperti parkir, karena dianggap bisa memberi kontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Parkir ini paling semrawut, berbicara pendapatan bisa berkali-kali lipat," kata legislator DPRD Makassar, William Laurin.

Dia mengatakan, itu mempertimbakan terus bertambahnya jumlah kendaraan di Makassar. Estimasi unit saat ini mencapai satu juta lebih.

Baca Juga: Samuel Harap Pengurus KONI Landak Periode 2022-2026 Tingkatkan Pembinaan Atlet

Hal itu disampaikan saat mengisi Podcast SmartFM bersama parlemen, Senin (8/8/2022). Talkshow bertajuk mendorong peningkatan pelayanan perusda Makassar.

"Potensi kasat mata itu jumlah kendaraan kalau saya hitung untuk kendaraan satu juta lebih di Makassar," ungkapnya.

Masalahnya, terjadi banyak kebocoran seperti hasil pantauan dan temuan di lapangan.

Seringkali dijumpai kendaraan parkir pinggir jalan yang tak pakai karcis. Hal ini akibat kurangnya pengawasan dari PD Parkir Makassar Raya.

"Besar pendapatan parkir, nah sekarang bagaimana mengelola. Kalau parkir liar bilang tidak ada, sini saya tunjukkan dimana itu. Itu tidak ada identitas main pungut apakah masuk ke kas daerah kan tidak diketahui," jelasnya.

William menyarankan solusi untuk meniru sistem yang diterapkan di provinsi Bali. Disana, pengguna jasa parkir aktif meminta karcis lantaran ada program hadiah yang ditawarkan.

"Kita lihat di Bali, keseruan dengan mengadakan hadiah kupon karcis walaupun seperti rice cooker (penanak nasi)," katanya.

"Sehingga orang tertarik ambil itu karcis, itu jelas yang terlepas dan berapa anda harus setor kalau tanpa karcis," tambahnya.

Baca Juga: DPRD Kota Makassar Sahkan Perda tentang Perlindungan Guru

Pengelola juga memberlakukan one day service. Ini mewajibkan bagian operasional, termasuk juru parkir untuk menyetor retribusi di hari itu juga.

"Jadi tidak boleh bermalam, menerapkan one day service paling lambat jam 12 malam. Memang rumit membuka ruang komunikasi intens untuk jukir, aparat," ucapnya.

DPRD juga menunggu hasil kerja PDAM di utara kota Makassar. Selama ini, warga kesulitan air bersih terutama jika di musim kemarau.

"Masalah air hanya diselesaikan lewat tangki itukan temporer hanya sementara kalau ada urgensi kalau ada kemarau. Air itu hak masyarakat, saya harap sesuai janjinya teratasi tahun ini," harapnya.

William menyadari jajaran direksi dan dewan pengawas BUMD baru saja dilantik. Evaluasi tetap perlu dilakukan secara rutin untuk melihat hasil kerja mereka.

"Kita pantau terus 3 bulan, program ini terpenuhi kalau ada kendala kita sebagai mitra mencari solusi yang terbaik,"

"Persoalan rumit, jagan saling menyalahkan jangan kerja. Kemarin dijalankan tongkat estafet diberikan sekarang kita lihat kinerja," tutupnya.

Baca Juga: DPRD Makassar Terima Keluhan Proyek Galian IPAL: Sering Kecelakaan