Jakarta,Sonora.Id - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalin kerja sama bidang perpustakaan dengan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas). Kedua belah pihak meyakini bahwa kesepahaman tersebut merupakan energi baru dalam menyiapkan sumber-sumber bahan bacaan untuk masyarakat.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, dengan Panglima TNI yang diwakili oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI, Marsda TNI Agus M. Bahron.
"Kami tahu kekuatan dan sumber daya TNI merata sampai ke pelosok. Bukan hanya menjaga teritorial, tetapi lebih pada paradigma bagaimana membantu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Ini merupakan kekuatan baru. Jadi, kami siap dengan kerja sama ini untuk mendukung menyediakan sumber informasi yang terbaru, terpercaya, dan terkini," ujar Syarif Bando dalam keterangan yang diterima Redaksi Sonora.Id, Selasa (9/8/22).
Baca Juga: TNI Perkuat BKKBN dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting
Baca Juga: Tingkatkan Literasi, Komunitas di Makassar Dilatih Tata Kelola Keuangan
Perpusnas sebagai lembaga pemerintah non kementerian memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan di bidang perpustakaan dalam menginformasikan tentang perkembangan dunia ilmu pengetahuan kepada seluruh elemen masyarakat.
Perkembangan teknologi saat ini mengharuskan adanya perubahan paradigma perpustakaan. Bisa dikatakan bahwa mayoritas peran perpustakaan saat ini adalah sebagai transfer pengetahuan. Jauh dari paradigma masa lalu yang masih berfokus manajemen koleksi dan manajemen pengetahuan.
"Saya kira peran TNI dalam kemanunggalan bersama rakyat itu sangat penting dan sesuai dengan paradigma perpustakaan saat ini," katanya.
Kesepahaman yang dibangun bersama TNI ini penting untuk membangun sinergitas sehingga memastikan orientasi pengembangan di masa depan dimana perang tidak melulu secara fisik melainkan juga melalui pemikiran atau intelektualitas," lanjut Syarif Bando.
Sementara itu, Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI, menjelaskan dinamika lingkungan strategis pada tataran global, regional dan nasional telah mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Baik ancaman yang bersifat militer, nonmiliter, maupun ancaman hibrida.
"Maka, untuk menjawab tantangan tersebut sudah sewajarnya diperlukan pertahanan negara yang tangguh, baik dari sisi pertahanan militer itu sendiri maupun nirmiliter dengan mengacu pada sistem pertahanan bersifat semesta. Ini lah yang harus dipersiapkan secara dini oleh pemerintah," katanya.
Lebih lanjut, Agus menambahkan, tentu saja hal tersebut harus menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan indeks literasi masyarakat. "Sosialisasi massif yang dilakukan melalui kegiatan seperti ini akan mendorong peningkatan pengetahuan serta wawasan masyarakat sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia," imbuhnya.
Pada talkshow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) yang mengangkat tema "Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Era Globalisasi Melalui Budaya Literasi", Wakil Gubernur Lemhannas RI, Mohammad Sabrar Fadhilah, mengatakan pertahanan dan keamanan merupakan bagian dari kegiatan yang dinamis.
Pertahanan dan keamanan tidak hanya urusan TNI tetapi juga semua pihak. TNI termasuk perpustakaan menjadi bagian istimewa dari anak bangsa yang harus bekerja sama, berkolaborasi untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.
"Kita tahu bahwa literasi, perpustakaan, dan buku adalah jendela dunia yang membuka cakrawala berpikir serta pemahaman tentang banyak hal. Sehingga TNI memandang sangat perlu untuk dapat bergandengan tangan dengan semua pihak untuk menjaga negeri ini agar tetap bisa maju, tetap eksis mencapai tujuan nasional, masyarakat sejahtera adil dan makmur," katanya.
Wakil Komandan Kodiklat TNI, Marsda TNI Hesly Paat, mengatakan budaya literasi di lingkungan pendidikan TNI terutama Kodiklat (Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat), berperan untuk meningkatkan kemampuan maupun kualifikasi personel yang ada di TNI.